BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih banyak pengusaha yang mengalami hambatan dalam menjalankan bisnisnya, termasuk investor asing yang perusahaannya beroperasi di Indonesia.
Purbaya mengatakan ragam keluhan dari dunia usaha dan investor tersebut telah ditampung oleh kelompok kerja (pokja) debottlenecking pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
"Sudah banyak akan mengadukan dari luar negeri seperti Singapura dan negara-negara lain, yang perusahaannya punya investasi di sini, beberapa sudah masuk ke kanal debottlenecking," ujarnya, dikutip pada Jumat (2/1/2026).
Purbaya menyampaikan pokja debottlenecking baru menggelar rapat 1 kali untuk mendiskusikan hambatan dunia usaha. Dia berpandangan frekuensi diskusi perlu ditambah agar pokja menghasilkan solusi konkret lebih cepat dan berkualitas.
Dia menilai hal tersebut penting untuk memperbaiki iklim usaha dan mendongkrak investasi. Kedua aspek tersebut, sambungnya, bakal menjadi bekal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
Di samping itu, lanjut Purbaya, penting pula menjaga kepercayaan investor supaya aliran investasi masuk lebih lancar. Menurutnya, iklim usaha yang kondusif menjadi pertimbangan bagi para investor yang mau menanamkan modalnya.
"Saya yakin kalau itu [penyelesaian masalah hambatan usaha] dijalankan dengan konsisten, investasi akan bergerak semakin baik. Saya mau bilang berubah drastis enggak mungkin. Nanti peraturan yang mengganggu, kami perbaiki secepatnya," tuturnya.
Perlu diketahui, pemerintah membuka kanal pelaporan online bagi yang hendak menyampaikan pengaduan perihal hambatan usaha. Pengaduan dapat disampaikan masyarakat melalui tautan https://lapor.satgasp2sp.go.id/, yang dapat diakses 24 jam.
Pokja debottlenecking telah menerima 4 aduan hingga 18 Desember 2025. Pokja dan kementerian terkait telah melakukan rapat perdana sebagai langkah tindak lanjut. Permasalahan yang dibahas antara lain pendanaan, penegakan hukum dan premanisme, serta kendala lahan, tata ruang dan perizinan usaha. (rig)
