Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penentuan ada atau tidaknya objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang terutang. Perlu dipahami wajib pajak merupakan wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang melakukan transaksi dengan perusahaan dari Thailand (PT X).

Otoritas pajak menyatakan pihaknya berhak memungut PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran jasa pengembangan sistem teknologi infomasi yang dilakukan wajib pajak kepada PT X. Hal ini dikarenakan sumber penghasilan atas jasa itu berasal dari Indonesia.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat transaksinya tersebut tidak terutang PPh Pasal 26. Sebab, PT X merupakan wajib pajak yang berdomisili di Indonesia. Dengan kata lain, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Baca Juga: Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik untuk membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Berdasarkan pada fakta di persidangan, Mejelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan wajib pajak terbukti melakukan pembayaran atas jasa pengembangan sistem teknologi infomasi kepada PT X yang berkedudukan di Thailand. Terhadap pembayaran jasa tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Baca Juga: Tekan Angka Sengketa Pajak, DJP Tempuh 4 Cara Ini

Selanjutnya, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 71257/PP/M.IIIA/13/2016 tertanggal 1 Juni 2016, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 28 September 2016.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PPh Pasal 26 masa pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 senilai Rp206.836.266 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak sepakat dengan koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami bahwa Pemohon PK telah menerima jasa dari PT X dalam pengembangan sistem teknologi infomasi (system support).

Baca Juga: MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Adapun jasa pengembangan sistem teknologi informasi yang diberikan PT X tersebut meliputi install lock, pembelian hardware, dan pengembangan software. Terhadap pemberian jasa tersebut, Pemohon PK berkewajiban membayar imbalan jasa kepada PT X.

Menurut Pemohon PK, imbalan jasa yang dibayarkannya kepada PT X bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Sebab, PT X merupakan wajib pajak yang berdomisili di Indonesia. Dengan kata lain, dalam transaksi yang dilakukan Pemohon PK dengan PT X tidak terdapat PPh Pasal 26 yang terutang. Koreksi yang dilakukan Termohon PK tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan pernyataan Pemohon PK. Termohon PK melakukan koreksi PPh Pasal 26 karena berdasarkan pada hasil pemeriksaan dapat diketahui adanya pembayaran imbalan kepada wajib pajak luar negeri (WPLN).

Baca Juga: Naikkan Persentase Kemenangan di Pengadilan, DJP Pakai Cara Ini

Dalam hal ini, sumber penghasilan atas pembayaran tersebut berasal dari dari Thailand. Adapun domisili dari PT X tersebu dapat dibuktikan dengan certificate of resident yang dikeluarkan pihak berwenang di Thailand.

Menurut Termohon PK terhadap pembayaran jasa pengembangan sistem teknologi informasi tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Termohon PK berkesimpulan koreksi yang dilakukannya sudah tepat dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Hakim

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Dengan begitu, Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding tidak dapat dipertahankan. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Ditjen Pajak Catat Tren Peningkatan Permohonan Keberatan, Ini Angkanya

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 atas transaksi jasa pengembangan sistem teknologi infomasi senilai Rp206.836.266 tidak dapat dipertahankan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menilai koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Sengketa Pembuktian atas Koreksi PPh Pasal 21

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan PK cukup berdasar dan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 29 Agustus 2017. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 November 2021 | 15:49 WIB
SENGKETA PAJAK

Tekan Sengketa Pajak, Kemenkeu Pakai 3 Strategi Ini

Senin, 08 November 2021 | 15:45 WIB
SENGKETA PAJAK

Soal Solusi Tekan Sengketa Pajak, Ini Kata Akademisi

Senin, 08 November 2021 | 15:37 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Sebagian Besar Putusan PK oleh MA Menguatkan Putusan Pengadilan Pajak

Senin, 08 November 2021 | 14:30 WIB
AUSTRALIA

Kalah Sengketa Pajak, Grup Media Raksasa Ini Harus Bayar Rp749 Miliar

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya