Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penentuan ada atau tidaknya objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang terutang. Perlu dipahami wajib pajak merupakan wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang melakukan transaksi dengan perusahaan dari Thailand (PT X).

Otoritas pajak menyatakan pihaknya berhak memungut PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran jasa pengembangan sistem teknologi infomasi yang dilakukan wajib pajak kepada PT X. Hal ini dikarenakan sumber penghasilan atas jasa itu berasal dari Indonesia.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat transaksinya tersebut tidak terutang PPh Pasal 26. Sebab, PT X merupakan wajib pajak yang berdomisili di Indonesia. Dengan kata lain, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik untuk membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Berdasarkan pada fakta di persidangan, Mejelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan wajib pajak terbukti melakukan pembayaran atas jasa pengembangan sistem teknologi infomasi kepada PT X yang berkedudukan di Thailand. Terhadap pembayaran jasa tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Baca Juga: Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Selanjutnya, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 71257/PP/M.IIIA/13/2016 tertanggal 1 Juni 2016, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 28 September 2016.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PPh Pasal 26 masa pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 senilai Rp206.836.266 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak sepakat dengan koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami bahwa Pemohon PK telah menerima jasa dari PT X dalam pengembangan sistem teknologi infomasi (system support).

Baca Juga: Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Adapun jasa pengembangan sistem teknologi informasi yang diberikan PT X tersebut meliputi install lock, pembelian hardware, dan pengembangan software. Terhadap pemberian jasa tersebut, Pemohon PK berkewajiban membayar imbalan jasa kepada PT X.

Menurut Pemohon PK, imbalan jasa yang dibayarkannya kepada PT X bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Sebab, PT X merupakan wajib pajak yang berdomisili di Indonesia. Dengan kata lain, dalam transaksi yang dilakukan Pemohon PK dengan PT X tidak terdapat PPh Pasal 26 yang terutang. Koreksi yang dilakukan Termohon PK tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan pernyataan Pemohon PK. Termohon PK melakukan koreksi PPh Pasal 26 karena berdasarkan pada hasil pemeriksaan dapat diketahui adanya pembayaran imbalan kepada wajib pajak luar negeri (WPLN).

Baca Juga: Sengketa Pajak Berakhir, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp10 Triliun

Dalam hal ini, sumber penghasilan atas pembayaran tersebut berasal dari dari Thailand. Adapun domisili dari PT X tersebu dapat dibuktikan dengan certificate of resident yang dikeluarkan pihak berwenang di Thailand.

Menurut Termohon PK terhadap pembayaran jasa pengembangan sistem teknologi informasi tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Termohon PK berkesimpulan koreksi yang dilakukannya sudah tepat dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Hakim

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Dengan begitu, Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding tidak dapat dipertahankan. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 atas transaksi jasa pengembangan sistem teknologi infomasi senilai Rp206.836.266 tidak dapat dipertahankan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menilai koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan PK cukup berdasar dan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 29 Agustus 2017. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 11:06 WIB
ANALISIS PAJAK

Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Minggu, 12 Juni 2022 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pembuktian Pembelian TBS Sawit dari Kelompok Tani

Jum'at, 10 Juni 2022 | 11:30 WIB
HASIL ANALISIS PPATK

PPATK Rampungkan 265 Analisis Pidana Pencucian Uang, Didominasi Pajak

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat