BERITA TERKINI
KUPANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai mencetak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2026.
SPPT PBB dicetak dan didistribusikan sejak awal tahun agar wajib pajak bisa membayar PBB 2026 lebih awal. Pasalnya, selama ini wajib pajak cenderung menunda pembayaran PBB hingga akhir tahun.
"Tahun 2025 kemarin untuk pendapatan dari sektor PBB berhasil mencapai target sehingga diharapkan tahun 2026 ini akan lebih baik, bisa mencapai target bahkan bisa melampaui target," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang Semmy Messakh, dikutip pada Sabtu (7/2/2026).
Dengan pencetakan SPPT PBB sejak awal tahun, Semmy mengatakan pihaknya bakal memiliki waktu yang lebih panjang untuk mendistribusikan SPPT dimaksud kepada wajib pajak.
Tak hanya memperpanjang jangka waktu distribusi, pencetakan SPPT PBB sejak awal tahun juga akan memperpanjang masa penagihan.
Semmy berharap pencetakan SPPT PBB sejak awal tahun bisa mendukung tercapainya target PBB pada APBD 2026 yang ditetapkan senilai Rp21,5 miliar.
Sebagai informasi, SPPT adalah surat yang digunakan oleh otoritas pajak daerah untuk memberitahukan nilai ketetapan PBB yang terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak harus melunasi PBB paling lambat 6 bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
PBB ditetapkan oleh pemda berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang disampaikan oleh wajib pajak dalam rangka melaporkan data subjek dan objek PBB. (dik)
