DDTC ACADEMY - IN HOUSE TRAINING

Sengketa Pajak di Indonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan

DDTC Academy | Senin, 11 September 2023 | 14:27 WIB
Sengketa Pajak di Indonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sengketa pajak merupakan risiko umum yang kerap dihadapi oleh perusahaan selaku wajib pajak. Sebab-sebab sengketa pajak bervariasi, mulai dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan pajak hingga ketidaksesuaian antara perhitungan pajak dan hasil pemeriksaan otoritas pajak.

Sengketa pajak senantiasa muncul dalam konteks perubahan berkelanjutan dalam kebijakan pajak yang memerlukan penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi yang matang. Akibatnya, perbedaan dalam penafsiran aturan perpajakan menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Menurut data dari Ditjen Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal mencapai 83,2% pada 2022, melebihi target sebesar 80%. Namun, meskipun angka kepatuhan pajak di Indonesia terus meningkat, sengketa pajak masih menjadi masalah yang signifikan. Kementerian Keuangan mencatat ada 14.709 berkas sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sepanjang 2022.

Peningkatan jumlah permohonan sengketa pajak dapat disebabkan oleh perbedaan dalam pemahaman antara wajib pajak dan petugas pajak terkait interpretasi peraturan perpajakan. Perbedaan pandangan ini dapat berdampak signifikan pada perhitungan dan pelaporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas pajak mungkin dengan mudah menemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perpajakan berdasarkan penafsiran mereka. Namun, ketika surat ketetapan pajak diterbitkan, wajib pajak seringkali merasa bahwa interpretasi tersebut tidaklah tepat, sehingga mereka memilih untuk mengajukan sengketa pajak.

Harus diingat bahwa sengketa pajak adalah bagian alami dari sistem perpajakan yang berasal dari asas supremasi hukum. Sengketa pajak tidak terjadi tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, untuk mencegah sengketa pajak, penting untuk memahami penyebab utama dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Pencegahan sengketa pajak menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Ini dikarenakan sengketa pajak dapat menghadirkan risiko yang signifikan, termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi. Sengketa pajak dapat mengakibatkan perusahaan mengeluarkan dana besar untuk membayar pajak yang diperselisihkan, denda, dan biaya proses sengketa. 

Selain itu, sengketa pajak juga dapat merusak citra perusahaan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan sengketa pajak menjadi semakin mendesak untuk diambil oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Untuk membekali wajib pajak dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pencegahan sengketa pajak, DDTC Academy hadir dengan solusi yang tepat melalui program pelatihan yang disebut In-House Training (IHT).

In-House Training adalah program pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik perusahaan Anda. Dalam program ini, Anda memiliki kebebasan untuk memilih topik yang paling relevan dengan kebutuhan Anda, termasuk topik seputar 'Meminimalisir Risiko Pajak Melalui Strategi Pencegahan Sengketa Pajak'.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh para profesional DDTC yang memiliki pengalaman luas dan keahlian tingkat tinggi di bidang perpajakan. Mereka juga memiliki sertifikasi internasional yang diakui secara global. Dengan IHT kami, Anda dapat yakin akan mendapatkan pelatihan yang mendalam dan komprehensif mengenai strategi pencegahan sengketa pajak, sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.

Topik-topik yang dibahas dalam IHT ini meliputi:

  1. Pengendalian dan Tata Kelola Risiko Pajak

  2. Tax Compliance Assurance Checklist

  3. Pengujian Substantif pada Transaksi Tertentu

  4. Penyusunan Dokumentasi dan Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Hasil Akuntansi

  5. Tata Cara Meninjau dan Menanggapi SP2DK

  6. Rencana Aksi untuk Mengelola dan Mengurangi Risiko Kepatuhan Pajak

Kami juga dapat memberikan pelatihan pajak domestik dan internasional lainnya, yang mana topik materi dapat disesuaikan sesuai permintaan Anda. Jadwal dan lokasi pelatihan juga dapat Anda tentukan sendiri. Reservasi sekarang jadwal IHT Anda di sini.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Hotline DDTC Academy (+62) 812-8393-5151 / [email protected] (Vira). 

Sebagai informasi tambahan, Anda dapat bergabung ke dalam Grup Whatsapp DDTC Academy secara gratis untuk mendapatkan informasi perpajakan terkini dan berdiskusi pajak dengan peserta kegiatan DDTC Academy lainnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 14 Juni 2024 | 20:15 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan atas Pinjaman Tanpa Bunga

Jumat, 14 Juni 2024 | 08:15 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Gratis! UNS Gelar Webinar Nasional Digitalisasi Kebijakan Perpajakan

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB