AMERIKA SERIKAT

Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 September 2021 | 17:00 WIB
Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

Senate Finance Committee Chair Ron Wyden. (foto:www.finance.senate.gov)

WASHINGTON, DDTCNews - Senat dari Partai Demokrat akhirnya membuka draf proposal berisikan berbagai pengembangan kebijakan pajak dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara agar dapat membiayai program triliunan dolar AS Presiden Joe Biden.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan komite saat ini sedang berfokus dalam menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk dalam hal perencanaan perpajakan untuk dapat mendukung proyek presiden AS.

“Ini upaya kami untuk memulihkan keadilan dan mendanai investasi penting yaitu program jaminan sosial anak-anak," ujar pria yang juga menjabat sebagai Senator Senior Amerika Serikat Oregon dari Partai Demokrat dalam keterangan resmi, Senin (6/9/2021).

Baca Juga:
Kantor Pajak Beri Asistensi Ratusan Anggota Kodim Padankan NIK-NPWP

Nanti, proposal akan berisikan mengenai kebijakan pajak-pajak yang dianggap potensial, termasuk pajak badan baru, pajak internasional baru, kenaikan pajak atas high net worth individuals (HNWI), pajak investasi, perubahan perpajakan atas pekebunan, pajak karbon, dan pajak plastik.

Demokrat juga sedang mempertimbangkan opsi pajak yang kreatif untuk menggali ladang potensial untuk dikenakan pajak. Salah satu ide yang muncul adalah pengenaan cukai pada perusahaan yang membayar CEO-nya melebihi rasio tertentu rata-rata pekerja.

Selanjutnya, terdapat pertimbangan lain mengenai pendanaan Internal Revenue Service (IRS) senilai US$80 miliar untuk meningkatkan penegakan hukum. Peningkatan penegakan hukum diharapkan membuat IRS dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Baca Juga:
PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Pendanaan baru dari pajak karbon dan bahan bakar fosil juga dipertimbangkan dalam mendukung gerakan energi bersih. Nanti, pajak tersebut akan membatasi produk dari negara asing yang tidak memenuhi standar emisi.

Tambahan penerimaan pajak nantinya akan dialokasikan untuk membiayai program yang digagas presiden AS yang terdiri atas dua proyek utama, yaitu proyek dengan anggaran US$3,5 triliun dan proyek infrastruktur senilai USD550 miliar.

Belanja anggaran sejumlah USD3,5 triliun tersebut meliputi bantuan perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua khususnya lanjut usia, pendidikan, dan menghadapi perubahan iklim. (vallen/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 13:30 WIB KP2KP REMBANG

Kantor Pajak Beri Asistensi Ratusan Anggota Kodim Padankan NIK-NPWP

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI