Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

A+
A-
0
A+
A-
0
Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

Senate Finance Committee Chair Ron Wyden. (foto:www.finance.senate.gov)

WASHINGTON, DDTCNews - Senat dari Partai Demokrat akhirnya membuka draf proposal berisikan berbagai pengembangan kebijakan pajak dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara agar dapat membiayai program triliunan dolar AS Presiden Joe Biden.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan komite saat ini sedang berfokus dalam menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk dalam hal perencanaan perpajakan untuk dapat mendukung proyek presiden AS.

“Ini upaya kami untuk memulihkan keadilan dan mendanai investasi penting yaitu program jaminan sosial anak-anak," ujar pria yang juga menjabat sebagai Senator Senior Amerika Serikat Oregon dari Partai Demokrat dalam keterangan resmi, Senin (6/9/2021).

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Nanti, proposal akan berisikan mengenai kebijakan pajak-pajak yang dianggap potensial, termasuk pajak badan baru, pajak internasional baru, kenaikan pajak atas high net worth individuals (HNWI), pajak investasi, perubahan perpajakan atas pekebunan, pajak karbon, dan pajak plastik.

Demokrat juga sedang mempertimbangkan opsi pajak yang kreatif untuk menggali ladang potensial untuk dikenakan pajak. Salah satu ide yang muncul adalah pengenaan cukai pada perusahaan yang membayar CEO-nya melebihi rasio tertentu rata-rata pekerja.

Selanjutnya, terdapat pertimbangan lain mengenai pendanaan Internal Revenue Service (IRS) senilai US$80 miliar untuk meningkatkan penegakan hukum. Peningkatan penegakan hukum diharapkan membuat IRS dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Pendanaan baru dari pajak karbon dan bahan bakar fosil juga dipertimbangkan dalam mendukung gerakan energi bersih. Nanti, pajak tersebut akan membatasi produk dari negara asing yang tidak memenuhi standar emisi.

Tambahan penerimaan pajak nantinya akan dialokasikan untuk membiayai program yang digagas presiden AS yang terdiri atas dua proyek utama, yaitu proyek dengan anggaran US$3,5 triliun dan proyek infrastruktur senilai USD550 miliar.

Belanja anggaran sejumlah USD3,5 triliun tersebut meliputi bantuan perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua khususnya lanjut usia, pendidikan, dan menghadapi perubahan iklim. (vallen/rig)

Baca Juga: Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Topik : amerika serikat, kebijakan pajak, presiden as joe biden, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker