Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Seminggu Berlakunya Reorganisasi Instansi Vertikal, Ini Kata DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Seminggu Berlakunya Reorganisasi Instansi Vertikal, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan tidak ada kendala yang dihadapi setelah reorganisasi instansi vertikal resmi berlaku pada pekan lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan reorganisasi unit vertikal berjalan sesuai rencana. Menurutnya, belum ada laporan mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak dan pegawai terkait dengan penataan organisasi ini.

"Sejauh ini, saya belum dengar ataupun adanya laporan [kendala terkait dengan reorganisasi intansi vertikal DJP]," katanya, dikutip pada Selasa (1/6/2021).

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Dengan adanya reorganisasi instansi unit vertikal DJP ini, sebanyak 24 KPP Pratama yang dihentikan operasinya dan bergabung ke 24 KPP Pratama lain. Kemudian, sebanyak 9 unit kerja – berupa 1 Kanwil, 5 KPP Pratama, dan 3 KP2KP – berubah nama. Selain itu, ada 18 KPP Madya baru.

Neilmaldrin menegaskan secara prinsip, KPP yang terdampak – termasuk pembentukan 18 KPP Madya baru—sudah mulai beroperasi saat diresmikan pada pekan lalu. Menurutnya, DJP telah melakukan persiapan dari sisi teknis dan landasan hukum untuk penataan tersebut.

Sebelum diresmikan, Dirjen Pajak Suryo Utomo telah menerbitkan surat edaran SE-30/PJ/2021 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-146/PJ/2021. Payung hukum tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

"Tidak ada masa transisi terkait SMO (Saat Mulai Operasi) karena sebelumnya sudah ada keputusan dan peraturan direktur jenderal pajak serta surat edaran tentang implementasi reorganisasi DJP yang mengatur agar saat SMO sudah siap baik terkait SDM, sistem, dan infrastruktur sehingga tidak ada masalah lagi pada saat dan setelah SMO,” kata Neilmaldirin.

Seperti diketahui, khusus untuk penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa kantor wilayah, DJP mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. 15 KPP Madya baru beroperasi di Pulau Jawa dan sisanya 3 KPP Madya di luar Pulau Jawa. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi
Topik : Ditjen Pajak, DJP, reorganisasi, KPP, KPP Pratama, KPP Madya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

Kamis, 22 Juli 2021 | 15:12 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pakai Data dan Informasi, DJP Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:38 WIB
PMK 82/2021

Biar Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Cukup Sampaikan Ini

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:32 WIB
KINERJA FISKAL

Soal Proyeksi Penerimaan Tahun Ini, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah