Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Selewengkan Setoran PPh Pasal 21 ASN, Bendahara Ini Dipenjara 9 Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Selewengkan Setoran PPh Pasal 21 ASN, Bendahara Ini Dipenjara 9 Tahun

Ilustrasi.

SALATIGA, DDTCNews - Mantan Bendahara Pemkot Salatiga berinisial AS dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun 6 bulan akibat penyelewengan atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 aparatur sipil negara (ASN).

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara, terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda senilai Rp600 juta subsider 6 bulan penjara. Terdakwa juga harus membayar pengganti senilai Rp12,5 miliar subsider 6 tahun 9 bulan penjara.

"Atas putusan majelis hakim tersebut, terdakwa dan tim penuntut umum menyatakan pikir-pikir," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Herwin Andriano, dikutip pada Minggu (1/5/2022).

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Seperti dilansir krjogya.com, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Semarang tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu selama 13 tahun dan 6 bulan.

Untuk diketahui, AS terbukti telah melakukan korupsi atas PPh Pasal 21 ASN terhitung sejak 2008 hingga 2018. Dalam persidangan tersebut, AS juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan AS telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp12,56 miliar akibat adanya PPh Pasal 21 ASN yang tak disetorkan oleh kas negara oleh AS selaku bendahara.

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

AS saat ini berstatus sebagai pensiunan PNS Pemkot Salatiga. Ketika melakukan tindak pidana, AS merupakan bendahara pembantu di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Salatiga. (rig)

Topik : kota pemkot, pph pasal 21, ASN, bendahara, penegakan hukum, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

Senin, 04 Juli 2022 | 18:07 WIB
PER-03/PJ/2022

Aturan e-Faktur Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Tak Berlaku untuk Ini

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet