Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini

A+
A-
8
A+
A-
8
Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus mengkaji rencana perubahan kebijakan PPN sebagai bagian dari upaya untuk merespons keterbatasan ruang fiskal tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. Langkah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (11/5/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada masa pandemi Covid-19, ada peningkatan kebutuhan belanja negara. Pada saat bersamaan, penerimaan negara mengalami penurunan. Dalam situasi ini, konsolidasi fiskal sangat dibutuhkan.

Menurutnya, ada 3 tren konsolidasi fiskal global. Pertama, strategi konsolidasi fiskal untuk mengatasi isu ekonomi, seperti defisit, utang, ketimpangan, dan pengangguran. Kedua, utang global makin tinggi sehingga butuh pembiayaan berkelanjutan.

Baca Juga: Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Ketiga, kebijakan perpajakan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan meningkatkan penerimaan pajak. Terkait dengan peningkatan penerimaan pajak, salah satu yang dikaji adalah perubahan skema kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk kenaikan tarif.

“Kita perlu mencari alternatif di tengah ruang fiskal yang makin sempit," ujar Suryo.

Kendati demikian, sambung dia, pemerintah tidak akan serta-merta menaikkan tarif PPN guna menyokong penerimaan pajak yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Selain melihat tren global, pemerintah juga akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan.

Baca Juga: Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Selain tentang perubahan skema kebijakan PPN, ada pula bahasan terkait dengan transaksi cryptocurrency atau aset kripto. Ditjen Pajak (DJP) sedang mengkaji skema pemajakan yang tepat atas penghasilan yang bersumber dari transaksi cryptocurrency.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • 3 Isu Soal PPN

Dirjen Pajak Suryo Utomo menerangkan setidaknya terdapat 3 isu terkait dengan PPN yang perlu untuk direspons guna meningkatkan ruang fiskal. Pertama, masih terdapat banyak barang dan jasa yang penyerahannya tidak dipungut PPN.

Baca Juga: PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kedua, C-efficiency ratio PPN Indonesia tercatat masih sekitar 60%. Artinya, efektivitas pemungutan masih 60% dari total yang seharusnya bisa dipungut. Ketiga, perbandingan antara penerimaan PPN dan PDB yang hanya sebesar 3,62%.

Suryo mengatakan Indonesia termasuk salah satu dari 21 negara yang mengenakan PPN dengan tarif sebesar 10%. Sebanyak 124 negara tercatat mengenakan PPN dengan tarif 11% hingga 20%. Sebanyak 24 negara yang mengenakan PPN dengan tarif lebih dari 20%. (DDTCNews/Kontan)

  • Skema Multitarif

Selain kenaikan tarif, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan skema PPN multitarif. Barang-barang yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat dikenai tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Sebaliknya, terdapat tarif yang lebih tinggi atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah.

Baca Juga: Bank Jual Agunan Debitur yang Gagal Bayar, Terutang PPN?

"UU PPN saat ini [mengatur skema] single rate. Kalau akan multiple rate, itu akan didiskusikan. Semua akan kami diskusikan di internal oleh antarunit Kemenkeu dan antarkementerian serta pengusaha. Di beberapa negara PPN multitarif mulai diterapkan,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews/Kontan)

  • Pengecualian PPN

Tidak hanya menyangkut tarif, pemerintah juga sedang mempertimbangkan jumlah pengecualian PPN yang diberikan pemerintah terhadap barang dan jasa tertentu. Pasalnya, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pengecualian PPN yang berlaku di Indonesia cenderung lebih banyak.

Fasilitas PPN yang diberikan, mulai dari fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan, juga sangat beragam. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja penerimaan PPN Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara peers di Asia Tenggara. Simak pula 'Tren Global PPN: Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas'. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Kena Eror ETAX API 00003 saat Upload Faktur Pajak, Ini Penyebabnya
  • Pemajakan Transaksi Cryptocurrency

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perkembangan cryptocurrency di Indonesia perlu dicermati dan didalami dengan saksama. Langkah itu penting sebelum dikeluarkan respons kebijakan atau perlakuan pajak khusus atas penghasilan yang didapatkan dari transaksi cryptocurrency.

"Untuk aset kripto ini sendiri kami sedang terus melakukan pendalaman. Seperti apa sih model bisnis cryptocurrency ini," ujar Suryo. Simak ‘Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak’.

Secara umum, dia menerangkan masih terdapat masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum PPN dikenakan atas penyerahan aset kripto. Dari sisi pajak penghasilan (PPh), Suryo mengatakan DJP telah mengadakan diskusi dengan pihak terkait mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Edukasi ke Teman Tuli, DJP Jamin Beri Pelayanan Tanpa Diskriminasi
  • Insentif Pajak

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah lebih selektif dalam memberikan insentif fiskal pajak. Said menilai rencana pemberian insentif pajak untuk sektor ritel belum tepat untuk saat ini. Menurutnya, pemberian insentif tersebut tidak akan terlalu berdampak pada pemulihan perekonomian nasional.

"Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce," katanya. Simak ‘Insentif Pajak Sektor Ritel Dikaji, Ini Respons Ketua Banggar DPR’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Begini Ketentuan PPN Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN, kebijakan pajak, PPN multitarif, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Lim Thomas

Kamis, 13 Mei 2021 | 18:38 WIB
Gross premi asuransi mnasional per tahun sekitar 500 trilun yg sebagian besar di reasuransikan. Ada pertambahan nilai yg bisa dikenakan PPN dan/atau pph 23/26. Kenaikkan PPN mustinya tidak menjadi beban pengusaha jika mengacu kepada PPN keluaran dan PPN masukan. Jika PPN naik, konsumen akhir (end us ... Baca lebih lanjut

Klpcengkir87

Selasa, 11 Mei 2021 | 09:12 WIB
Aduh, apabila tarif PPN dinaikin menjadi 20% , kami pelaku usaja merasa keberatan. Terkadang untuk biaya bahan baku saja sudah tinggi, kalo PPNnya sampai dinaikin kami tambah menderita lagi, terpaksa akan mengurangi pembelian bahan baku yang tentunya produksi semakin berkurang, produksi semakin berk ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Desember 2022 | 13:55 WIB
AGENDA PAJAK

Beri Edukasi Teman Tuli, DJP Gelar Pajak Berisyarat Secara Serentak

Rabu, 07 Desember 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ditjen Pajak Komit Dukung Inisiatif Global dalam Mitigasi BEPS

Rabu, 07 Desember 2022 | 12:30 WIB
PP 44/2022

Pengenaan PPN Pemberian Cuma-Cuma Bakal Diatur Lebih Lanjut dalam PMK

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:06 WIB
RUU PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Komisi XI Setujui RUU PPSK Dibahas di Rapat Paripurna

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bank Jual Agunan Debitur yang Gagal Bayar, Terutang PPN?