BERITA PAJAK HARI INI

Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Mei 2021 | 08:02 WIB
Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus mengkaji rencana perubahan kebijakan PPN sebagai bagian dari upaya untuk merespons keterbatasan ruang fiskal tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. Langkah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (11/5/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada masa pandemi Covid-19, ada peningkatan kebutuhan belanja negara. Pada saat bersamaan, penerimaan negara mengalami penurunan. Dalam situasi ini, konsolidasi fiskal sangat dibutuhkan.

Menurutnya, ada 3 tren konsolidasi fiskal global. Pertama, strategi konsolidasi fiskal untuk mengatasi isu ekonomi, seperti defisit, utang, ketimpangan, dan pengangguran. Kedua, utang global makin tinggi sehingga butuh pembiayaan berkelanjutan.

Baca Juga:
Rugikan Negara Rp 936 Juta, 6 Tersangka Pemalsu Meterai Ditangkap

Ketiga, kebijakan perpajakan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan meningkatkan penerimaan pajak. Terkait dengan peningkatan penerimaan pajak, salah satu yang dikaji adalah perubahan skema kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk kenaikan tarif.

“Kita perlu mencari alternatif di tengah ruang fiskal yang makin sempit," ujar Suryo.

Kendati demikian, sambung dia, pemerintah tidak akan serta-merta menaikkan tarif PPN guna menyokong penerimaan pajak yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Selain melihat tren global, pemerintah juga akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan.

Baca Juga:
DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selain tentang perubahan skema kebijakan PPN, ada pula bahasan terkait dengan transaksi cryptocurrency atau aset kripto. Ditjen Pajak (DJP) sedang mengkaji skema pemajakan yang tepat atas penghasilan yang bersumber dari transaksi cryptocurrency.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • 3 Isu Soal PPN

Dirjen Pajak Suryo Utomo menerangkan setidaknya terdapat 3 isu terkait dengan PPN yang perlu untuk direspons guna meningkatkan ruang fiskal. Pertama, masih terdapat banyak barang dan jasa yang penyerahannya tidak dipungut PPN.

Baca Juga:
Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Kedua, C-efficiency ratio PPN Indonesia tercatat masih sekitar 60%. Artinya, efektivitas pemungutan masih 60% dari total yang seharusnya bisa dipungut. Ketiga, perbandingan antara penerimaan PPN dan PDB yang hanya sebesar 3,62%.

Suryo mengatakan Indonesia termasuk salah satu dari 21 negara yang mengenakan PPN dengan tarif sebesar 10%. Sebanyak 124 negara tercatat mengenakan PPN dengan tarif 11% hingga 20%. Sebanyak 24 negara yang mengenakan PPN dengan tarif lebih dari 20%. (DDTCNews/Kontan)

  • Skema Multitarif

Selain kenaikan tarif, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan skema PPN multitarif. Barang-barang yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat dikenai tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Sebaliknya, terdapat tarif yang lebih tinggi atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah.

Baca Juga:
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

"UU PPN saat ini [mengatur skema] single rate. Kalau akan multiple rate, itu akan didiskusikan. Semua akan kami diskusikan di internal oleh antarunit Kemenkeu dan antarkementerian serta pengusaha. Di beberapa negara PPN multitarif mulai diterapkan,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews/Kontan)

  • Pengecualian PPN

Tidak hanya menyangkut tarif, pemerintah juga sedang mempertimbangkan jumlah pengecualian PPN yang diberikan pemerintah terhadap barang dan jasa tertentu. Pasalnya, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pengecualian PPN yang berlaku di Indonesia cenderung lebih banyak.

Fasilitas PPN yang diberikan, mulai dari fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan, juga sangat beragam. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja penerimaan PPN Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara peers di Asia Tenggara. Simak pula 'Tren Global PPN: Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas'. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga:
Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat
  • Pemajakan Transaksi Cryptocurrency

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perkembangan cryptocurrency di Indonesia perlu dicermati dan didalami dengan saksama. Langkah itu penting sebelum dikeluarkan respons kebijakan atau perlakuan pajak khusus atas penghasilan yang didapatkan dari transaksi cryptocurrency.

"Untuk aset kripto ini sendiri kami sedang terus melakukan pendalaman. Seperti apa sih model bisnis cryptocurrency ini," ujar Suryo. Simak ‘Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak’.

Secara umum, dia menerangkan masih terdapat masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum PPN dikenakan atas penyerahan aset kripto. Dari sisi pajak penghasilan (PPh), Suryo mengatakan DJP telah mengadakan diskusi dengan pihak terkait mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga:
Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini
  • Insentif Pajak

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah lebih selektif dalam memberikan insentif fiskal pajak. Said menilai rencana pemberian insentif pajak untuk sektor ritel belum tepat untuk saat ini. Menurutnya, pemberian insentif tersebut tidak akan terlalu berdampak pada pemulihan perekonomian nasional.

"Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce," katanya. Simak ‘Insentif Pajak Sektor Ritel Dikaji, Ini Respons Ketua Banggar DPR’. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

13 Mei 2021 | 18:38 WIB

Gross premi asuransi mnasional per tahun sekitar 500 trilun yg sebagian besar di reasuransikan. Ada pertambahan nilai yg bisa dikenakan PPN dan/atau pph 23/26. Kenaikkan PPN mustinya tidak menjadi beban pengusaha jika mengacu kepada PPN keluaran dan PPN masukan. Jika PPN naik, konsumen akhir (end user) yg harus menanggungnya

11 Mei 2021 | 09:12 WIB

Aduh, apabila tarif PPN dinaikin menjadi 20% , kami pelaku usaja merasa keberatan. Terkadang untuk biaya bahan baku saja sudah tinggi, kalo PPNnya sampai dinaikin kami tambah menderita lagi, terpaksa akan mengurangi pembelian bahan baku yang tentunya produksi semakin berkurang, produksi semakin berkurang tentu saja ini akan mempengaruhi penjualan kami. Ini akan semakin menyusahkan usaha kami. Kenapa harus melihat tarif pajak negara lain? perekonomian negara lain tentu saja berbeda dengan indonesia.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Rugikan Negara Rp 936 Juta, 6 Tersangka Pemalsu Meterai Ditangkap

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menteri Investasi Bahlil: Smelter NPI Tak Lagi Dapat Tax Holiday

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu