Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tren Global PPN: Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas

A+
A-
29
A+
A-
29
Tren Global PPN: Kenaikan Tarif, Multitarif, dan Pembatasan Fasilitas

Pandemi Covid-19 telah menciptakan tekanan penerimaan pajak di berbagai negara. Seiring dengan fase pemulihan ekonomi, timbul urgensi mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak yang tepat dalam kerangka konsolidasi fiskal. Salah satu opsi yang dapat dipergunakan ialah mereformasi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Lantas, bagaimana arah reformasi PPN yang ideal? Sebelum merumuskan hal tersebut, ada baiknya kita mencermati berbagai tren dan praktik internasional PPN yang saat ini berlaku.

Sebagai informasi, pengamatan tersebut turut mencakup goods and services tax (GST) yang pada dasarnya sama dengan PPN. Penamaan yang berbeda bukan didasari oleh adanya perbedaan konsep dan mekanisme pengenaan di antara keduanya. Namun, lebih kepada ‘preferensi’ dari masing-masing negara (Darussalam, 2017).

Pertama, PPN sebagai andalan penerimaan di banyak negara. Sebagai pajak yang ‘umurnya’ masih relatif muda, implementasi PPN telah menyebar secara luas. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1971 hanya terdapat 12 negara yang menerapkan pajak ini, pada tahun 2020 jumlahnya meningkat hampir 15 kali lipat menjadi 170 negara (OECD, 2020).

Sistemnya yang relatif mudah, bersifat netral dan tidak menimbulkan distorsi, serta selaras dengan size of economy, merupakan faktor yang mendukung popularitas PPN. Tidak hanya itu, PPN juga menjadi mesin penerimaan yang efektif (Keen dan Lockwood, 2006).

Sebagai contoh, pada 1975, kontribusi PPN di negara-negara OECD hanya 8,8% dari total penerimaan perpajakan. Di tahun 2018 kontribusinya meningkat hingga rata-rata 20,4% (OECD, 2020). Data yang diolah dari ICTD Government Revenue Dataset juga memperlihatkan bahwa rasio penerimaan PPN terhadap PDB secara rata-rata di berbagai negara terus mengalami peningkatan antarwaktu. Pada tahun 2000 nilainya sebesar 3,93%, 2010 sebesar 4,86%, 2018 menjadi sebesar 5,65%.

Kedua, peran PPN pada saat krisis dan pascakrisis, termasuk dalam konteks pandemi. Setelah strategi kebijakan fiskal yang ekspansif di 2020, daya tahan anggaran pemerintah di berbagai negara turut mendorong strategi konsolidasi fiskal, khususnya optimalisasi penerimaan.

Sayangnya, pilihan pemerintah terbatas. Pasalnya, selain agar optimalisasi penerimaan pajak tidak mendistorsi pemulihan, berbagai relaksasi masih dibutuhkan agar mengembalikan daya saing ekonomi.

Dalam hal ini, reformasi PPN bisa jadi jawaban. Pengalaman negara-negara OECD pada pascakrisis 2008 memperlihatkan bahwa PPN, sebagai salah satu pajak konsumsi, memiliki daya tahan yang relatif lebih baik di saat krisis serta paling cepat mengalami pemulihan (Ueda, 2017). Salah satu alasannya adalah karena PPN cenderung tidak distortif dan relatif lebih netral ketimbang jenis pajak lainnya.

Survei OECD atas tax measurement di 66 negara dalam merespons pandemi, per April 2021, juga menunjukkan mulai adanya pergeseran kebijakan pajak. Dari yang awalnya hanya berorientasi dalam memberi keringanan bagi wajib pajak yang terdampak krisis, kini juga mencakup aspek optimalisasi penerimaan. Setidaknya terdapat 15 negara yang menggunakan instrumen PPN untuk optimalisasi penerimaan, misalkan pengenaan PPN digital, kenaikan tarif, serta pengurangan pengecualian dan fasilitas.

Ketiga, tren kenaikan tarif standar (umum) PPN. Data yang diolah oleh DDTC Fiscal Research dari data IBFD di 127 negara menunjukkan bahwa per 2020 rata-rata tarif PPN global adalah sebesar 15,4%. Di 31 negara Asia, rata-ratanya sebesar 12%. Sedangkan, di Asean, tarifnya memiliki rentang antara 7-12%.

Betul bahwa terdapat negara-negara yang memiliki tarif PPN di kisaran 0% hingga 5%. Namun, jumlahnya sedikit. Mayoritas, atau lebih dari 70 negara ternyata memiliki tarif lebih dari 15%. Adapun tarif 10%, seperti diterapkan di Indonesia, hanya diimplementasikan di 10 negara, antara lain seperti Korea Selatan, Vietnam, Australia, dan Paraguay.

Selain itu, terdapat tren kenaikan tarif standar (umum) PPN secara global maupun di berbagai kawasan. Di negara kawasan Amerika dan Eropa, terdapat kenaikan tarif PPN sebesar 1%-1,1% selama periode 2010-2020. Pada kurun waktu yang sama, tarif standar PPN global juga meningkat sebesar 0,5%.

Terdapat dugaan bahwa kenaikan tarif tersebut merupakan upaya mengompensasi revenue forgone yang timbul dari penurunan tarif PPh badan selama dua dekade terakhir. Adapun kebijakan kenaikan tarif PPN diambil karena sifatnya memberikan distorsi yang lebih rendah (Terra, 1988), serta mengatasi masalah penerimaan khususnya di negara dengan populasi yang menua.

Keempat, tren penggunaan lebih dari satu tarif atau multitarif (multiple rate). Selain tarif yang berlaku secara umum, berbagai negara juga mengenakan tarif khusus bagi barang dan/atau jasa kena pajak tertentu. Tarif khusus tersebut bisa berupa tarif 0%, penurunan tarif (reduced rate), atau justru tarif yang lebih tinggi.

Diferensiasi tarif untuk barang dan jasa tertentu ditujukan untuk memaksimalkan penerimaan dengan memanfaatkan perbedaan elastisitas konsumsi terhadap tarif pajak yang ditetapkan (Simmon dan Harding, 2020). Aspek keadilan juga sering dijadikan alasan mengapa tarif PPN yang beragam lebih tepat (Ebril et al, 2001).

Dari data yang diolah oleh DDTC Fiscal Research dari EY Global (2021), sebanyak 84 dari 136 negara (61,7%) memiliki tarif khusus yang bersifat reduced rate maupun juga tarif yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pada 2001, terdapat 56 dari 124 negara (45,2%) yang menerapkan multiple rate tersebut.

Secara khusus, pengenaan reduced rate, umumnya diimplementasikan bagi barang dan/atau jasa kena pajak yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah atau membutuhkan dorongan ekonomi dari pemerintah. Tujuannya, mencegah regresivitas PPN. Kebijakan reduced rate secara temporer juga marak dilakukan di saat pandemi (OECD, 2021).

Kelima, perluasan basis pajak melalui pembatasan pengecualian dan fasilitas PPN. Secara umum, pengecualian dan fasilitas PPN memang diperlukan untuk menjamin sistem PPN yang adil serta melindungi masyarakat tidak mampu. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan prinsip netralitas dan mencegah VAT gap yang besar, banyak negara meninjau berbagai pengecualian dan fasilitas tersebut secara rutin (de La Feria dan Krever, 2013).

Sejak krisis 2008, tren untuk membatasi pengecualian dan fasilitas PPN terus meningkat. Bahkan, OECD menekankan pentingnya perluasan basis PPN (broad-base) khususnya jika dikaitkan dengan tingginya tax expenditure (OECD, 2010).

Sebagai penutup, salah satu kunci upaya pemulihan penerimaan pajak di masa pandemi terletak pada pajak berbasis konsumsi, terutama PPN. Kelima tren di atas -kontribusi PPN sebagai mesin penerimaan, peran PPN di masa krisis dan pemulihan, tren kenaikan tarif standar (umum) PPN, meningkatnya penggunaan multiple rate, serta pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN- dapat menjadi pertimbangan arah reformasi pajak Indonesia.

Topik : PPN, Tarif, Fasilitas

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sistematika UU PPN Terbaru

Senin, 13 September 2021 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

Senin, 13 September 2021 | 15:54 WIB
DDTC NEWSLETTER

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

Senin, 13 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Soal Kenaikan Tarif Pajak, Biden Tak Sejalan dengan Demokrat

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu