Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Konsolidasi Fiskal Dibutuhkan, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Konsolidasi Fiskal Dibutuhkan, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Konsolidasi fiskal dibutuhkan untuk menciptakan keberlanjutan APBN jangka menengah hingga panjang.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada masa pandemi Covid-19, ada kebutuhan pengeluaran (belanja negara) yang meningkat. Pada saat bersamaan, penerimaan negara mengalami penurunan. Khusus untuk penerimaan perpajakan, ada dampak dari perlambatan ekonomi.

“Realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus oleh dunia usaha,” ujarnya, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Suryo mengatakan berdasarkan pada kondisi ekonomi global dan neraca keuangan pada saat ini, ada 3 kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, perlunya pendanaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan stimulus kegiatan masyarakat untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perlunya reformasi jangka menengah dan panjang dalam kebijakan fiskal yang terfokus pada pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Ketiga, dibutuhkannya alternatif lain untuk merespons ruang fiskal yang makin sempit.

Menurut Suryo, ada 3 tren konsolidasi fiskal global. Pertama, strategi konsolidasi fiskal untuk mengatasi isu ekonomi, seperti defisit, utang, ketimpangan, dan pengangguran. Kedua, utang global makin tinggi sehingga butuh pembiayaan berkelanjutan. Ketiga, kebijakan perpajakan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Juga: Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama

Suryo mengatakan konsolidasi fiskal perlu didukung dengan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang konsolidatif. Kemudian, perlu juga sistem perpajakan yang berkeadilan dan setara serta peningkatan kepatuhan sukarela. Pada saat yang bersamaan, defisit fiskal dikembalikan ke level 3% produk domestik bruto (PDB).

Terkait dengan PPN, Suryo menerangkan setidaknya terdapat 3 isu yang dirasa perlu untuk direspons guna meningkatkan ruang fiskal. Pertama, masih terdapat banyak barang dan jasa yang penyerahannya tidak dipungut PPN.

Kedua, C-efficiency ratio PPN Indonesia tercatat masih sekitar 60%. "C-efficiency itu artinya efektivitas pemungutan masih 0,6 atau 60% dari total yang seharusnya bisa dipungut," ujar Suryo.

Baca Juga: Pembetulan SPT Tahunan Sebabkan Kurang Bayar? Perhatikan Sanksinya

Ketiga, rasio PPN, yakni perbandingan antara penerimaan PPN dan PDB, yang hanya tercatat sebesar 3,62%. Simak pula ‘Berbagai Opsi Perubahan Kebijakan PPN Dikaji, Ini Kata Dirjen Pajak’.

Menurutnya, peningkatan penerimaan PPN diperlukan mengingat PPN berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Pada tahun lalu, penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun. Dari jumlah tersebut, PPN berkontribusi sebesar 41,9% atau mencapai Rp448,4 triliun. (kaw)

Baca Juga: Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsolidasi fiskal, penerimaan pajak, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:21 WIB
LAYANAN PAJAK

Ada Fitur Pelaporan Penyusutan dan Amortisasi di DJP Online

Rabu, 25 Januari 2023 | 13:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kepastian Hukum dan Administrasi Jadi Modal Kerek Penerimaan Pajak

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kapan Saat Terutang PPh Pasal 23? Begini Penjelasan DJP

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai