Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sedang mengkaji skema pemajakan yang tepat atas penghasilan yang bersumber dari transaksi cryptocurrency atau aset kripto.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perkembangan cryptocurrency di Indonesia perlu dicermati dan didalami dengan saksama. Langkah itu penting sebelum dikeluarkan respons kebijakan atau perlakuan pajak khusus atas penghasilan yang didapatkan dari transaksi cryptocurrency.

"Untuk aset kripto ini sendiri kami sedang terus melakukan pendalaman. Seperti apa sih model bisnis cryptocurrency ini," ujar Suryo, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: PMK Baru, Ini Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pertambangan Mineral

Secara umum, dia menerangkan masih terdapat masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan aset kripto.

"Pertanyannya apakah aset kripto ini termasuk barang dan jasa? Apakah dia ini sebagai pengganti uang atau bukan? Kalau pengganti uang berarti [penyerahannya] bukan kena pajak," ujar Suryo.

Dari sisi pajak penghasilan (PPh), Suryo mengatakan DJP telah mengadakan diskusi dengan pihak terkait mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak.

Baca Juga: Pembetulan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP, Bolehkah?

"[Misalnya] saya beli Rp1 juta, saya bisa jual Rp3 juta. Nah, pertanyaannya, apakah Rp3 juta ini betul-betul sesuatu yang kita bisa tukarkan dengan uang nyata?" ujar Suryo.

Bila bisa ditukarkan dengan uang maka laba yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency terutang pajak sesuai dengan UU PPh. Dengan demikian, DJP juga perlu mempertimbangkan skema pemajakannya, baik melalui pemotongan maupun pemungutan PPh.

Otoritas pajak sebelumnya sempat mengimbau wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya, termasuk dari transaksi cryptocurrency, dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarkan pajak yang terutang dari penghasilan tersebut. Simak 'Dapat Untung dari Transaksi Bitcoin, Perlu Lapor di SPT? Ini Kata DJP'.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Bahas RUU KUP Secara Transparan

Sesuai dengan UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. (kaw)

Topik : cryptocurrency, Bitcoin, Ditjen Pajak, DJP, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, kebijakan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 21 Juni 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PPh