Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Sektor Ritel Dikaji, Ini Respons Ketua Banggar DPR

A+
A-
1
A+
A-
1
Insentif Pajak Sektor Ritel Dikaji, Ini Respons Ketua Banggar DPR

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (foto: DPR)

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah lebih selektif dalam memberikan insentif fiskal, termasuk insentif pajak.

Said menilai rencana pemberian insentif pajak untuk sektor ritel belum tepat untuk saat ini. Menurutnya, pemberian insentif tersebut tidak akan terlalu berdampak pada pemulihan perekonomian nasional.

"Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Said mengatakan pemerintah perlu berhati-hati memberikan insentif mengingat anggaran negara makin terbatas. Dengan keterbatasan itu, lanjutnya, setiap kebijakan fiskal harus dipastikan benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok insentif pajak khusus kepada ritel dan pengelola pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal. Insentif yang dipertimbangkan yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa.

Insentif pajak untuk sektor ritel tersebut dirancang seperti yang diberlakukan pada sektor otomotif dan properti agar mendorong konsumsi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil ditanggung pemerintah (DTP) dan PPN rumah DTP.

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Selain kepada sektor ritel, Said juga meminta pemerintah berhati-hati memberikan insentif kepada wisatawan. Dia beralasan pemberian insentif tidak akan bisa otomatis mendatangkan wisatawan karena masih berlaku kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan kasus Covid-19.

Ketimbang memberikan insentif kepada sektor ritel dan pariwisata, Said menyarankan pemerintah lebih berfokus pada sektor yang memiliki kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja. Misalnya sektor pertanian, perikanan, minyak dan gas, serta industri makanan dan minuman.

"Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Sebelumnya Berapa?

Menurut Said, pemerintah juga dapat mendorong perluasan basis ekspor barang agar tidak terkonsentrasi di Asia Timur dan Tenggara. Dia menyarankan pemerintah memanfaatkan momentum pemulihan di Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa untuk memperbesar ekspor.

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program perlindungan sosial agar benar-benar efektif menjaga daya beli rumah tangga miskin. Apalagi, komponen pengeluaran dari rumah tangga memiliki peranan besar dalam produk domestik bruto nasional. (kaw)

Baca Juga: Wow, Insentif Pajak dan Subsidi untuk Pengguna Sepeda Capai 300 Jenis
Topik : insentif, insentif pajak, ritel, mal, pusat perbelanjaan, Banggar, DPR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 17:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 21 Juni 2021 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH