Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perubahan Kebijakan PPN, Dirjen Pajak Kaji Tren Global dan Dampaknya

A+
A-
2
A+
A-
2
Perubahan Kebijakan PPN, Dirjen Pajak Kaji Tren Global dan Dampaknya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mencatat tarif PPN yang saat ini berlaku di Indonesia tergolong lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara-negara lain.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Indonesia termasuk salah satu dari 21 negara yang mengenakan PPN dengan tarif sebesar 10%. Sebanyak 124 negara tercatat mengenakan PPN dengan tarif 11% hingga 20%. Sebanyak 24 negara yang mengenakan PPN dengan tarif lebih dari 20%.

Perbandingan pengenaan tarif PPN di berbagai yurisdiksi sedang dikaji pemerintah. Apalagi, Indonesia memerlukan sumber penerimaan guna menyokong kebutuhan belanja yang terus meningkat akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

“Kita perlu mencari alternatif di tengah ruang fiskal yang makin sempit," ujar Suryo, Senin (10/5/2021).

Tak hanya kebutuhan penerimaan yang terus meningkat, ada juga pertimbangan tax ratio Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) itu makin menurun akibat pandemi Covid-19.

Pada 2008, tax ratio Indonesia masih mampu mencapai 16,88%. Setelah itu, tax ratio, tercatat memiliki tren cenderung turun hingga pada 2021 diperkirakan hanya mencapai sebesar 8,74%.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

"Ini situasi tax ratio kita. Kalau kita mau meningkatkan peran serta belanja maka perlu ada sumber penerimaan," ujar Suryo.

Pemerintah, sambungnya, tidak akan serta-merta menaikkan tarif PPN guna menyokong penerimaan pajak yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Suryo mengatakan pemerintah akan mengkaji secara komprehensif dampak kenaikan tarif PPN atau penerapan PPN multitarif terhadap perekonomian.

"UU PPN saat ini single rate. Kalau akan multiple rate, itu akan didiskusikan. Semua akan kami diskusikan di internal oleh antarunit Kemenkeu dan antarkementerian serta pengusaha. Apa dampaknya kalau single dan multiple rate," ujar Suryo.

Baca Juga: Diskon PPN Listrik Dipertimbangkan

Bila tarif akan dinaikkan, pemerintah juga akan mengkaji dampaknya terhadap perekonomian, seperti tingkat inflasi. Dengan demikian, perlu ada kebijakan guna merespons inflasi yang timbul akibat kenaikan tarif PPN.

Suryo menegaskan kebijakan PPN yang diambil ke depan akan tetap menyeimbangkan berbagai aspek. Simak pula ‘Berbagai Opsi Perubahan Kebijakan PPN Dikaji, Ini Kata Dirjen Pajak’ dan ‘Konsolidasi Fiskal Dibutuhkan, Begini Penjelasan Dirjen Pajak’.

"Ini terus-menerus dikalibrasi. Pada satu titik mendorong ekonomi, mencari penerimaan, serta ada policy measures dan administrative measures yang dipertimbangkan," ujar Suryo. (kaw)

Baca Juga: Dapat Surat Teguran dari DJP, Beberapa Wajib Pajak Datangi KP2KP

Topik : kebijakan pajak, PPN, Dirjen Pajak, DJP, Dirjen Pajak, Suryo Utomo
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lim Thomas

Rabu, 12 Mei 2021 | 21:26 WIB
Gross premium asuransi nasional sekitar 500 trilun. Seandainya kena 2% PPN atas premi sudah dapat menyumbang 10 trilun 😀
1
artikel terkait
Rabu, 23 Juni 2021 | 14:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 11:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA