Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?

A+
A-
28
A+
A-
28
Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?

Ilustrasi. Logo e-SKTD. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan fitur layanan e-SKTD dalam DJP Online.

Dengan fitur layanan ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) melalui formulir permohonan yang disediakan. Dalam menu “Buat SKTD”, DJP menyediakan beragam formulir permohonan yang disesuaikan dengan jenis wajib pajak.

“Wajib pajak memilih jenis wajib pajak yang akan mengajukan SKTD,” demikian bunyi petunjuk pengisian yang ada dalam menu tersebut, dikutip pada Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Pemain e-Sport Jadi Sasaran Pengawasan DJP Tahun Ini

Berdasarkan pada PMK 41/2020, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu.

Dalam fitur layanan e-SKTD disebutkan untuk jenis wajib pajak Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Jasa Kepelabuhan Nasional, Perusahaan Jasa Angkutan Sungai Danau, dan Penyebrangan Nasional dan Badan Usaha Angkutan Nasional harus memenuhi 5 ketentuan.

Pertama, telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Ketiga, tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar. Keempat, memiliki kegiatan usaha utama perusahaan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan nasional. Kelima, menyertakan nomor izin usaha.

Baca Juga: Kepatuhan WP Naik, Penerimaan Pajak Sudah 20,24% dari Target

Selanjutnya, untuk jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Republik Indonesia wajib memenuhi 4 ketentuan.

Pertama, telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Ketiga, tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar. Keempat, menyertakan nomor dokumen penunjukan.

Keempat ketentuan itu juga harus dipenuhi oleh jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional serta pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkerataapian Umum. (kaw)

Baca Juga: Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

Topik : SKTD, e-SKTD, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Jasa Konsultan Keuangan

Kamis, 26 November 2020 | 14:43 WIB
Kami sudah menggunakan fitur tersebut, sayangnya masih belum memadai Pemberitahuan persyaratan yaitu uang pajak masih terus muncul padahal sudah dibayarkan dan dikonfirmasi ke AR Namun di sistem E SKTD masih muncul notif belum dibayarkan Sehingga tetap harus datang langsung ke KPP dengan penyampaian ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:30 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Kamis, 06 Mei 2021 | 19:14 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 06 Mei 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Mei 2021 | 13:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Mei 2021 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 09:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 14 Mei 2021 | 08:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 07:00 WIB
PP 64/2021
Jum'at, 14 Mei 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK