Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Segera Urus! Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga 31 Agustus

A+
A-
1
A+
A-
1
Segera Urus! Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga 31 Agustus

Ilustrasi.

KENDARI, DDTCNews – Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) memperpanjang masa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga akhir Agustus 2021 dari semula 31 Juli 2021.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra Suharmin Arfad mengatakan perpanjangan waktu tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami beri keringanan berupa pembebasan denda pajak, jadi orang yang terlambat bayar pajaknya sudah tidak ada denda, dendanya Rp0,” katanya dikutip pada Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Suharmin menjelaskan pembebasan BBNKB dan denda PKB ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra No. 5/2021. Menurutnya, program tersebut mendapat respons baik dari masyarakat selama 3 bukan terakhir.

Berdasarkan catatannya, pada hari terakhir masa berlaku insentif pada 31 Juli 2021, penerimaan pajak mencapai Rp5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang rata-rata penerimaan pajak pada hari biasa yang berkisar Rp1 hingga Rp2 miliar.

Selain merespons dampak PPKM, program pembebasan denda ini juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PKB. Peningkatan partisipasi itu terutama dari masyarakat yang terlambat membayar pajak.

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Program ini juga untuk memfasilitasi masyarakat yang memindahtangankan kendaraannya, terutama kendaraan non-DT (dari luar Sultra). Dia berharap perubahan plat membuat pemilik kendaraan bisa membayar pajak di Sultra sehingga meningkatkan penerimaan daerah.

Seperti dilansir zonasultra.com, Bapenda Sultra akan bekerja sama dengan Bank Sultra, Jasa Raharja dan kepolisian untuk pelaksanaan program ini. Kerja sama tersebut berdasarkan pada keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan di kantor Bapenda Sultra.

Berdasarkan Pergub Sultra No.5/2021 pembebasan BBNKB tersebut diberikan untuk penyerahan kedua (BBNKB ke-2). Selanjutnya, untuk PKB hanya diberikan pembebasan denda saja dan pokok PKB tidak dibebaskan. (rig)

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Topik : pemprov sulawesi tenggara, pemutihan pajak, pajak kendaraan, bbnkb, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 06 Desember 2021 | 10:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

98 Orang Daftar Calon Hakim Agung, Baru 5 yang Selesaikan Registrasi

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim