Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Presiden Amerika Serikat Joe Biden melepas masker pelindung sebelum berbicara di State Dining Room Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Kamis (9/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/aww/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Ways and Means Committee pada House of Representative AS telah menyetujui sebagian dari rencana kebijakan pajak yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden.

Sebanyak 24 dari 43 anggota Ways and Means Committee menyatakan persetujuannya atas paket kebijakan pajak yang tertuang dalam RUU. Selanjutnya paket kebijakan ini akan dibahas bersama Budget Committee. Hanya 1 anggota Partai Demokrat yang belum menyetujui RUU tersebut.

Kenaikan sejumlah tarif pajak yang diusung Biden nantinya akan digunakan untuk mendanai program belanja pemerintah AS yang diproyeksikan mencapai US$3,5 triliun dalam 1 dekade ke depan.

Baca Juga: Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

"Program-program ini akan mengubah masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dan adil," ujar Chairman of Ways and Means Committee, Richard Neal, dikutip Kamis (16/9/2021).

Beberapa kebijakan pajak yang disetujui oleh Ways and Means Committee antara lain kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 26,5%, kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6%, kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi 25%, serta pengenaan pajak tambahan atau surtax sebesar 3% atas wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$5 juta per tahun.

Selain menyetujui kenaikan tarif, Ways and Means Committee juga menyetujui penambahan anggaran bagi Internal Revenue Service (IRS) sebesar US$80 miliar yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas IRS dalam melakukan penindakan serta modernisasi sistem IT.

Baca Juga: UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan proyeksi Joint Committee on Taxation (JCT), kenaikan-kenaikan tarif pajak pada RUU berpotensi penghasilan tambahan penerimaan pajak sebesar US$2,1 triliun untuk 10 tahun ke depan.

JCT memperkirakan sebagian besar beban yang timbul akibat kenaikan tarif pajak akan ditanggung oleh rumah tangga dengan penghasilan setidaknya sebesar US$1 juta per tahun.

Sebaliknya, rumah tangga dengan penghasilan di bawah US$200.000 diperkirakan akan menikmati penurunan beban pajak secara jangka pendek. Meski demikian, sebagian masyarakat kelas menengah diperkirakan juga akan menanggung kenaikan beban pajak bila insentif child tax credit sudah tidak berlaku. (sap)

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

Topik : kebijakan pajak, pajak internasional, AS, USA, pajak AS, Joe Biden, IRS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak