Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Satgas Dibentuk, Pemerintah Bakal Tagih Piutang BLBI Rp110 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Satgas Dibentuk, Pemerintah Bakal Tagih Piutang BLBI Rp110 Triliun

Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik Kelompok Kerja dan membentuk Sekretariat Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (4/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Kelompok Kerja dan membentuk Sekretariat Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mahfud mengatakan pembentukan Pokja dan sekretariat Satgas BLBI ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 6/2021. Menurutnya, Satgas akan menagih semua piutang BLBI dalam waktu 3 tahun atau hingga 31 Desember 2023.

"Pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya, yang jumlahnya kalau Menteri Keuangan katakan tadi sejumlah Rp110,45 triliun. Itu akan ditagih semuanya," katanya, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Mahfud menuturkan obligor dan debitur BLBI tidak akan dapat menghindari kewajiban membayar piutang kepada negara. Menurutnya, Satgas juga telah mengantongi data semua obligor dan debitur tersebut.

Dia meminta obligor dan debitur BLBI bersikap kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Jika tidak kooperatif, lanjutnya, perkara BLBI yang bersifat perdata juga dapat berbelok menjadi ranah pidana.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap obligor dan debitur melakukan niat baik dan membayarkan piutang kepada negara. Satgas juga akan menjalankan aspek proporsionalitas dalam menilai kepatuhan obligor dan debitur membayar.

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Satgas BLBLI memiliki divisi penagihan dan mitigasi yang akan terus menghubungi para obligor dan debitur. Dalam prosesnya, kedua divisi tersebut juga membutuhkan peranan Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung.

Satgas juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga akses obligor dan debitur terhadap lembaga-lembaga keuangan diblokir. "Semua prioritas [ditagih] sebab kan [piutangnya] sudah 20 tahun," tutur Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India
Topik : keppres 6/2021, dana BLBI, satgas BLBI, piutang negara, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah