Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Saran Pelaku Usaha Soal Kebijakan Pajak Setelah Ada Pandemi Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Saran Pelaku Usaha Soal Kebijakan Pajak Setelah Ada Pandemi Covid-19

Ketua BPP Hipmi Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani memberikan paparan dalam Seminar Nasional Online ‘Kebijakan Pajak Masa Covid-19 dan Implikasinya ke Depan’, Jumat (15/5/2020). (tangkapan layar Youtube Pascasarjana Institut Stiami)

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha menyebut perubahan kebijakan pajak merupakan keniscayaan pascapandemi Covid-19 berlaku.

Ketua BPP Hipmi Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani mengatakan ada beberapa kebijakan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, desain kebijakan fiskal yang mampu mengisi kekosongan kebijakan moneter.

"Kebijakan fiskal perlu bersifat complement sekaligus substitutif dengan kebijakan moneter," katanya dalam Seminar Nasional Online ‘Kebijakan Pajak Masa Covid-19 dan Implikasinya ke Depan’, Jumat (15/5/2020).

Baca Juga: Asosiasi Taman Hiburan Minta Pembebasan Pajak

Kebijakan fiskal yang bersifat substitutif ini dinilai akan membuat pemulihan ekonomi makin cepat karena relaksasi dilakukan secara komprehensif untuk mendorong konsumsi dan ekspansi dunia usaha.

Kedua, kebijakan fiskal harus berpihak terhadap masyarakat luas dan memberi daya ungkit ekonomi. Hal ini, menurutnya, masih menjadi tantangan pemerintah. Tidak hanya untuk korporasi besar, relaksasi juga sudah seharusnya berdampak positif untuk sektor UMKM yang menopang ekonomi.

Ketiga, kebijakan pajak harus berkeadilan sosial. Otoritas, lanjut Ajib, harus memiliki titik keseimbangan antara pemberian insentif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan konsistensi penegakan hukum dengan tepat sasaran.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan usaha ekstra dan komitmen politik. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan otoritas harus dengan basisi data yang jelas. Dalam konteks ini, dia menyinggung masalah single identity number (SIN) untuk kepentingan administrasi pemerintahan, termasuk pajak.

Sebagai informasi, Seminar Nasional Online ini digelar oleh Program Pascasarjana Institut Stiami dengan menggandeng DDTC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti), dan Center for Public Policy Studies (CPPS).

Selain Ajib, ada beberapa narasumber lain, seperti mantan Dirjen Pajak sekaligus dosen Pascasarjana Institut Stiami Machfud Sidik, Managing Partner DDTC Darussalam, serta Ketua IKPI Departemen Litbang dan FGD Alwi A. Tjandra. (kaw)

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat
Topik : kebijakan pajak, virus Corona, insentif pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 12:08 WIB
PENANGANAN COVID-19
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD