Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

A+
A-
15
A+
A-
15
Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kantor pelayanan pajak (KPP) dapat melakukan penelitian atas kesalahan penulisan atau penghitungan dalam surat keterangan (suket) program pengungkapan sukarela (PPS).

Data mengenai kesalahan penulisan serta kesalahan penghitungan disediakan langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui sistem informasi.

"Penelitian ... dilakukan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/tim pengawasan perpajakan," bunyi Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022, dikutip pada Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Penelitian atas kesalahan penulisan dilakukan dengan membandingkan data identitas wajib pajak surat keterangan dengan identitas yang sebenarnya atau membandingkan elemen data pada surat keterangan dengan elemen data yang sebenarnya.

Penelitian atas kesalahan penghitungan dilakukan dengan membandingkan nilai harta pada surat keterangan dengan pedoman nilai harta yang diatur pada Pasal 3 ayat (4) atau Pasal 6 ayat (4) PMK 196/2021 atau membandingkan nilai utang dengan batasan nilai utang pada Pasal 2 ayat (3) PMK 196/2021.

Bila hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan penulisan yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan nilai harta bersih atau nilai PPh final maka DJP menerbitkan lembar penelitian dan surat pembetulan atas surat keterangan.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Jika kesalahan penghitungan yang ditemukan ternyata tak mengakibatkan kelebihan atau kekurangan pembayaran PPh final, DJP akan menerbitkan lembar penelitian dan surat pembetulan atas surat keterangan.

Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya salah hitung yang menimbulkan adanya kelebihan atau kekurangan jumlah PPh final pada surat keterangan, DJP menerbitkan surat klarifikasi.

Wajib pajak harus merespons surat tersebut paling lama dalam waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat klarifikasi. Wajib pajak dapat merespons surat klarifikasi dengan langsung melunasi PPh final yang kurang dibayar atau memberikan tanggapan atas surat tersebut.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Bila wajib pajak memberikan tanggapan bahwa harta pada SPPH sudah sesuai dengan harta yang sebenarnya atau melakukan pembayaran PPh final yang kurang dibayar sesuai dengan surat klarifikasi dan menyampaikan SPPH berikutnya maka DJP akan menerbitkan lembar penelitian yang menyatakan wajib pajak telah memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan surat pembetulan atas surat keterangan.

Jika wajib pajak hanya membayar PPh kurang bayar tetapi tak menyampaikan SPPH, tidak melunasi PPh, menyatakan kelebihan pembayaran PPh, tidak menanggapi surat klarifikasi, memberikan klarifikasi yang tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau memberikan klarifikasi melewati jangka waktu yang ditetapkan maka DJP akan menerbitkan lembar penelitian dan surat pembetulan atas surat keterangan.

Melalui lembar penelitian dan surat pembetulan atas surat keterangan tersebut, DJP melakukan penyesuaian atas nilai harta bersih atau nilai PPh final. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Topik : SE-17/PJ/2022, suket PPS, surat keterangan, PPS, pengawasan pajak, DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD