Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Ruwet Perizinan, Potensi Pajak Walet Terbang Tinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Ruwet Perizinan, Potensi Pajak Walet Terbang Tinggi

KOTABARU, DDTCNews – Permasalahan klasik terkait perizinan yang ruwet alias rumit bukan hanya menghambat masyarakat untuk menjalankan usaha. Imbasnya yang lain adalah hilangnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak.

Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah kabupaten mandul mendulang pajak daerah dari usaha sarang burung walet. Pasalnya, para pengusaha lokal enggan mengurus izin lantaran beratnya syarat untuk menjalankan usaha tersebut.

“Karena tidak berizin, kalau tarik pajaknya berarti pungli (pungutan liar),” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kotabaru, HM Maulidiansyah dilansir banjarmasinpost.co.id, Minggu (10/12).

Baca Juga: Pajak Sarang Burung Walet Dihapus, Ini Alasannya

Lebih lanjut, dia menjelaskan besarnya potensi pajak yang bisa ditarik dari bisnis sarang burung walet. Setidaknya ada lebih dari 800 usaha rumah walet yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Salah satu faktor utama nihilnya pajak sarang burung walet ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Aturan daerah tersebut membuat syarat yang berat bagi pengusaha yang akan terjun di bisnis sarang burung Walet.

“Seperti spesifikasi bangunan dan sebagainya juga salah satu yang menghambat memberikan izin,” bebernya.

Baca Juga: 2019, Pajak Sarang Burung Walet Diusulkan Dihapus

Selain spesifikasi teknis, Perda tersebut juga mensyaratkan adanya tenaga ahli dan tenaga teknis yang memiliki keahlian dibidang sarang burung walet. Tidak hanya itu, harus ada tim penilai dari pemerintah daerah yang melakukan penilaian sebelum diterbitkan izin pengusahaan. Jadi, paripurna sudah keruwetan yang membuat masyarakat enggan mengurus izin usaha.

Oleh karena itu, Maulidiansyah mengharapkan adanya revisi Perda yang berlaku tersebut. Hal ini penting agar mempermudah proses perizinan. Sehingga, pengusaha dapat mengajukan kembali pembuatan perizinan atas pengusahaan sarang burung Walet.

“Perda harus direvisi, dengan begitu kita bisa mengumpulkan pendapatan dari pajak daerah,” tutupnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Sarang Walet Lampaui Target
Topik : berita daerah, kabupaten kota baru, pajak sarang burung walet
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 Oktober 2017 | 13:23 WIB
KABUPATEN TANA TORAJA
Selasa, 24 Oktober 2017 | 11:06 WIB
KABUPATEN KARIMUN
Jum'at, 20 Oktober 2017 | 13:53 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:20 WIB
KABUPATEN LINGGA
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:09 WIB
REALOKASI APBD
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL