RUU HKPD

RUU HKPD: Mobil Listrik Tidak Kena Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Muhamad Wildan | Selasa, 23 November 2021 | 16:00 WIB
RUU HKPD: Mobil Listrik Tidak Kena Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan akan dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan klausul tersebut bakal mengakselerasi pengembangan kendaraan bermotor ramah lingkungan. Dia meyakini visi menuju Indonesia Sejahtera pada 2045 dapat terwujud.

"Ini sesuai dengan grand strategy energi nasional dan sejalan dengan visi menuju Indonesia Sejahtera 2045 melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

PKB dan BBNKB merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov). Objek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tarif PKB ditetapkan paling rendah 1% dan maksimal 2% atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor. Atas kepemilikan kedua dan seterusnya, tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

Selanjutnya, tarif BBNKB pada UU PDRD disepakati paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan maksimal sebesar 1% untuk penyerahan kedua dan penyerahan-penyerahan yang seterusnya.

Melalui UU HKPD, tarif PKB dan BBNKB akan disesuaikan mengingat skema bagi hasil PKB dan BBNKB dari pemprov ke pemkab/pemkab akan digantikan dengan opsen. Penyesuaian dilakukan sehingga pajak dan opsen pada RUU HKPD tidak menambah beban wajib pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak