Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Rencana Penurunan Ambang Batas Harga Rumah Kena PPN Diminta Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Rencana Penurunan Ambang Batas Harga Rumah Kena PPN Diminta Ditunda

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews – Menteri Perumahan Filipina Eduardo del Rosario mengusulkan Menteri Keuangan Carlos Dominguez untuk menunda pemberlakuan revisi aturan mengenai ambang batas harga rumah murah yang dikenai PPN.

Dalam suratnya kepada Dominguez, revisi ketentuan ambang batas harga rumah yang dikenakan PPN akan makin menyulitkan kelompok miskin Filipina yang ingin memiliki rumah. Belum lagi, kondisi pandemi Covid-19 juga sudah menambah beban masyarakat.

"Ini pasti akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti yang ditujukan untuk pembeli berpenghasilan rendah," kata Rosario, dikutip Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: 51 Asosiasi Pengusaha Desak Pengesahan RUU Insentif Pajak

Rosario mengatakan permintaannya untuk menunda penurunan ambang batas harga rumah yang dikenai PPN 12% itu berdasarkan masukan dari Asosiasi Pengembang Perumahan. Menurutnya, pemerintah dapat menunda kebijakan tersebut hingga 3 tahun mendatang.

Ketentuan mengenai PPN pada perumahan tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik No 11467 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (Tax Reform for Acceleration and Inclusion/TRAIN).

Pada beleid tersebut, ambang batas harga rumah yang dikenai PPN turun dari P3,2 juta atau setara dengan Rp941,6 juta menjadi hanya P2 juta atau setara dengan Rp588,5 juta. Adapun, ketentuan baru itu dijadwalkan berlaku mulai tahun depan.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Menurut Rosario, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Pasalnya, harga rumah yang masuk kategori murah yakni berkisar P1,7 juta atau setara dengan Rp500,2 juta hingga P3 juta atau setara dengan Rp882,7 juta.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pengembang Perumahan Rosie Tsai mengatakan penurunan ambang harga rumah yang dikenai PPN akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Dia khawatir penjualan rumah murah makin anjlok akibat kebijakan itu.

Tsai menilai penurunan ambang harga rumah kena PPN itu juga bertolak belakang dengan amanat undang-undang yang mewajibkan para pengembang mengalokasikan 15% biaya proyeknya untuk pembangunan rumah murah.

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020

"Dengan penurunan ambang batas rumah kena PPN, harga rumah murah akan melampaui tingkat keterjangkauan rata-rata masyarakat Filipina," ujarnya, seperti dilansir philstar.com. (rig)

Topik : filipina, PPN, harga rumah, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: