Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Reformasi Pajak Berhasil, Negara Ini Keluar dari Daftar Suaka Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak Berhasil, Negara Ini Keluar dari Daftar Suaka Pajak

Matahari terbenam terlihat di salah satu jalan di Casablanca, Maroko. Uni Eropa akan mengeluarkan Maroko dari daftar abu-abu negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan pada tahun ini karena dianggap telah memenuhi 3 kriteria utama persyaratannya. (Foto: wallpaperflare.com)

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa akan mengeluarkan Maroko dari daftar abu-abu negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan pada tahun ini karena negara tersebut dianggap telah memenuhi 3 kriteria utama persyaratannya.

Juru Bicara Uni Eropa mengatakan ketiga kriteria tersebut antara lain komitmen transparansi, menjamin keadilan dalam persaingan sistem pajak dan mematuhi standar dalam memerangi penggerusan basis pajak (base erosion and profit shifting/BEPS).

"Sejak 2018, Maroko telah melakukan tindakan untuk memastikan sistem perpajakan sejalan dengan prinsip transparansi dan sistem perpajakan yang adil," ujarnya dalam keterangan tertulis di Brussels, seperti dikutip Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Dukung Reformasi Pajak, WP Diminta Tak Tawarkan Imbalan ke Fiskus

Negara Afrika Utara tersebut diminta konsisten dalam melakukan reformasi pajak. Salah satu fokus pengawasan Uni Eropa adalah amendemen aturan terkait dengan rezim pajak di pusat kegiatan jasa keuangan Casablanca.

Uni Eropa mewanti-wanti Pemerintah Maroko mengutamakan transparansi dan mendorong perusahaan di Casablanca mematuhi aturan baru hasil perubahan. Secara umum, Komisi Eropa menyatakan kepuasannya atas upaya pemerintah melakukan reformasi pajak.

Hal tersebut sudah diungkapkan Komisioner Eropa Bidang Ekonomi Paulo Gentiloni pada Februari 2020. Dia menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah untuk menghilangkan aturan perpajakan domestik yang bertentangan dengan standar perpajakan internasional.

Baca Juga: Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Menurutnya, Uni Eropa tinggal menunggu finalisasi penilaian OECD terkait dengan sistem pajak atas layanan jasa keuangan di Casablanca. Hasil penilaian tersebut menjadi landasan Uni Eropa untuk secara resmi menarik Maroko dari daftar abu-abu negara suaka pajak.

"Sejak daftar negara pertama kali diperkenalkan pada Desember 2017 banyak negara telah mengambil langkah konkret untuk mematuhi standar pajak dan tata pemerintahan yang baik," jelas Gentiloni seperti dilansir moroccoworldnews.com. (Bsi)

Baca Juga: Fraud Bersifat Lokal, Sri Mulyani Sebut Reformasi Pajak Sudah Berhasil
Topik : maroko, negara suaka pajak, daftar suaka pajak, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 Februari 2022 | 12:30 WIB
POLANDIA

Menkeu Mundur dari Jabatan, Buntut Kebijakan Pajak Dituding Gagal

Kamis, 27 Januari 2022 | 15:30 WIB
MAROKO

Layani Wajib Pajak, Otoritas Ini Mulai Gunakan Teknologi AI

Kamis, 27 Januari 2022 | 12:04 WIB
Universitas Trisakti

Mewujudkan Era Baru Hubungan Otoritas dengan Wajib Pajak Lewat Ini

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini