Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Berhasil, Negara Ini Keluar dari Daftar Suaka Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak Berhasil, Negara Ini Keluar dari Daftar Suaka Pajak

Matahari terbenam terlihat di salah satu jalan di Casablanca, Maroko. Uni Eropa akan mengeluarkan Maroko dari daftar abu-abu negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan pada tahun ini karena dianggap telah memenuhi 3 kriteria utama persyaratannya. (Foto: wallpaperflare.com)

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa akan mengeluarkan Maroko dari daftar abu-abu negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan pada tahun ini karena negara tersebut dianggap telah memenuhi 3 kriteria utama persyaratannya.

Juru Bicara Uni Eropa mengatakan ketiga kriteria tersebut antara lain komitmen transparansi, menjamin keadilan dalam persaingan sistem pajak dan mematuhi standar dalam memerangi penggerusan basis pajak (base erosion and profit shifting/BEPS).

"Sejak 2018, Maroko telah melakukan tindakan untuk memastikan sistem perpajakan sejalan dengan prinsip transparansi dan sistem perpajakan yang adil," ujarnya dalam keterangan tertulis di Brussels, seperti dikutip Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Negara Afrika Utara tersebut diminta konsisten dalam melakukan reformasi pajak. Salah satu fokus pengawasan Uni Eropa adalah amendemen aturan terkait dengan rezim pajak di pusat kegiatan jasa keuangan Casablanca.

Uni Eropa mewanti-wanti Pemerintah Maroko mengutamakan transparansi dan mendorong perusahaan di Casablanca mematuhi aturan baru hasil perubahan. Secara umum, Komisi Eropa menyatakan kepuasannya atas upaya pemerintah melakukan reformasi pajak.

Hal tersebut sudah diungkapkan Komisioner Eropa Bidang Ekonomi Paulo Gentiloni pada Februari 2020. Dia menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah untuk menghilangkan aturan perpajakan domestik yang bertentangan dengan standar perpajakan internasional.

Baca Juga: Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

Menurutnya, Uni Eropa tinggal menunggu finalisasi penilaian OECD terkait dengan sistem pajak atas layanan jasa keuangan di Casablanca. Hasil penilaian tersebut menjadi landasan Uni Eropa untuk secara resmi menarik Maroko dari daftar abu-abu negara suaka pajak.

"Sejak daftar negara pertama kali diperkenalkan pada Desember 2017 banyak negara telah mengambil langkah konkret untuk mematuhi standar pajak dan tata pemerintahan yang baik," jelas Gentiloni seperti dilansir moroccoworldnews.com. (Bsi)

Baca Juga: Reformasi Pajak Direstui DPR, Tarif PPh Badan Jadi 8%
Topik : maroko, negara suaka pajak, daftar suaka pajak, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 September 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini PR Ditjen Pajak Sebelum Pembaruan Core Tax System di 2024

Jum'at, 03 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

Minggu, 29 Agustus 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beberkan Peluang dan Tantangan Perpajakan di Era Digital

Minggu, 29 Agustus 2021 | 12:00 WIB
FILIPINA

Reformasi Pajak Jadi Kunci Penyehatan APBN Pascapandemi Covid-19

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan