ANGGARAN PEMERINTAH

Rasio Utang Naik, Sri Mulyani: Lebih Baik Ketimbang Negara Tetangga

Dian Kurniati | Jumat, 28 Januari 2022 | 09:32 WIB
Rasio Utang Naik, Sri Mulyani: Lebih Baik Ketimbang Negara Tetangga

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan rasio utang akibat pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Malaysia dan China.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tingkat utang tersebut terjadi seiring dengan pelebaran defisit APBN. Namun, kenaikan utang Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

"Kalau kita lihat defisit meningkat, maka tingkat utang dari emerging country naik," katanya dalam rapat KSSK bersama Komisi XI, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga:
Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Sri Mulyani menuturkan semua negara di dunia memakai APBN sebagai instrumen countercyclical melawan pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat. Akibatnya, terjadi pelebaran defisit dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan tingkat utang.

Sepanjang 2020 hingga 2021, defisit APBN dan rasio utang Indonesia mengalami kenaikan masing-masing 10,8% terhadap PDB. Menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut masih lebih baik ketimbang beberapa negara berkembang lain.

Misal, defisit fiskal China naik 18,8% dan rasio utang juga naik 11,8%. Lalu, defisit fiskal Malaysia naik 11,1% dan rasio utang naik 13,6%. Adapun defisit APBN Thailand tumbuh 11,6% dan rasio utang tumbuh 17%.

Baca Juga:
Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

"Ini adalah suatu cara untuk melihat apakah policy design yang kita lakukan relatif bekerja secara cukup baik dan efektif untuk menangani Covid dan dampak kepada perekonomian," ujarnya.

Meski demikian, ada pula negara yang kenaikan defisit fiskal dan rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. Beberapa di antaranya yakni Rusia, Arab Saudi, dan Vietnam.

Hingga akhir Desember 2021, posisi utang Indonesia mencapai Rp6.908,87 triliun atau 41% terhadap PDB. Angka tersebut melonjak dari posisi utang akhir Desember 2019 sejumlah Rp4.779,28 triliun atau 29,8% terhadap PDB. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pajak Masukan atas Emas Tidak Dapat Dikreditkan Tapi Bisa Dibebankan

Selasa, 16 April 2024 | 09:10 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bunga Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena Pajak, Tetap Masuk di SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan

Selasa, 16 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Jangan Mepet Deadline Saat Lapor SPT Tahunan, Ini Risikonya