Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

Seekor lebah terbang di dekat Perdana Menteri Liberal Kanada Justin Trudeau selama pemberhentian kampanye pemilihan di Montreal, Quebec, Kanada, Kamis (16/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/WSJ/sa.

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada berencana untuk mengenakan pajak bagi orang kaya di Kanada. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang tinggi, krisis perumahan, dan utang pemerintah.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada orang kaya. Kebijakan ini dilakukan untuk merealisasikan janji kampanyenya, sekaligus menekan angka utang luar negeri Kanada.

“Orang-orang yang sangat kaya menggunakan celah dan potongan untuk menghindari pembayaran pajak mereka. Alih-alih menutup celah itu,” katanya seperti dilansir dari Financial Post pada Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Bukan tanpa sebab pemajakan bagi orang kaya di Kanada mulai dibahas. Rata-rata warga Kanada saat ini memiliki kekayaan bersih lebih dari USD $1 juta atau sekitar Rp14 miliar. Namun, ketimpangan ekonomi di Kanada juga terus mengalami peningkatan.

Alasan lainnya adalah rasio utang yang terus meningkat dalam setahun terakhir ini. Sebelum pandemi Covid-19, rasio utang terhadap PDB mencapai 36%. Kini, rasio tersebut naik menjadi 118% sehingga menempatkan Kanada sebagai anggota G-7 dengan rasio utang tertinggi.

Tingginya rasio utang dinilai menyebabkan kapasitas negara dalam mengelola tantangan ekonomi pada jangka panjang dapat berkurang. Terlebih, masih ada tantangan ekonomi ke depan di antaranya seperti transisi bahan bakar fosil ke listrik.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Selain itu, terdapat potensi krisis lanjutan yang bisa memengaruhi kondisi ekonomi, perdagangan, iklim, dan kesehatan. Perlu diketahui, utang kotor Kanada sudah mencapai $2,434 triliun sampai dengan Maret 2020.

Untuk itu, pemerintah mencari berbagai opsi untuk menekan rasio utang tersebut di antaranya dengan menambah basis pemajakan baru yang bisa dikenakan di negaranya. Salah satunya adalah memungut pajak atas kekayaan.

Pajak atas kekayaan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan aset bersih melebihi batas tertentu, seperti uang tunai, deposito bank, real estat, aset dalam asuransi dan program pensiun, kepemilikan bisnis, sekuritas keuangan, dan sebagainya. (rizki/rig)

Baca Juga: Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Topik : kanada, pajak kekayaan, orang kaya, pajak, rasio utang, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker