Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Puan Minta Setoran Pajak dari Ekonomi Digital Dioptimalkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Puan Minta Setoran Pajak dari Ekonomi Digital Dioptimalkan

Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD/DPR, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.

Puan menilai kebijakan pajak seharusnya disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha pada saat ini. Transformasi digital telah meluas, mulai dari sektor keuangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

"Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, tetapi ekonomi digital justru pesat," katanya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD/DPR, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Harga BBM Naik, Negara Ini Beri Diskon Pajak untuk Taksi Hingga Ojek

Puan mendorong pemerintah untuk meneruskan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Namun, penggalian potensi pajak tetap harus dilakukan dengan menjaga iklim investasi domestik dan keberlanjutan dunia usaha.

Dalam hal pemberian insentif pajak, ia juga meminta pemerintah menjalankan pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur. Insentif juga seharusnya dikucurkan kepada sektor memiliki multiplier effect.

Puan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA agar tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Aset-aset milik pemerintah harus dikelola secara lebih produktif dan setoran dividen dari BUMN kepada negara juga harus ditingkatkan.

Baca Juga: Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Ke depan, kapasitas APBN akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Dampak besar dari pertumbuhan ekonomi khususnya akan tercermin pada pendapatan negara.

"Dalam kondisi pendapatan yang turun dan belanja yang meningkat maka pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better," ujar Puan. (rig)

Baca Juga: Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya
Topik : ekonomi digital, pajak, ketua dpr puan maharani, rapbn 2022 dan nota keuangan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

DDTCNews: Mengeliminasi Informasi Asimetris, Membumikan Isu Perpajakan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan