Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:30 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:40 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:39 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Reportase

Psikiater Minta Pengenaan Pajak Perusahaan Media Sosial, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Psikiater Minta Pengenaan Pajak Perusahaan Media Sosial, Ini Alasannya

Tampilan depan laporan bertajuk ‘Technology Use and the Mental Health of Children and Young People’. 

LONDON, DDTCNews – Seruan untuk mengenakan pajak atas omzet perusahaan teknologi, seperti media sosial, muncul dari sejumlah psikiater di Inggris. Mereka menilai konten yang disajikan secara online telah memberi risiko pada kesehatan mental, terutama bagi anak-anak muda.

Seruan pajak yang proporsional dengan omzet secara global dari perusahaan teknologi ini diungkapkan dalam sebuah laporan bertajuk ‘Technology Use and the Mental Health of Children and Young People’. Laporan ini dirilis pada 16 Januari 2020 oleh Royal College of Psychiatrists Inggris.

Royal College mengatakan pajak atas omzet harus lebih maju dibandingkan dengan usulan pajak layanan digital (digital services tax) sebesar 2% atas pendapatan layanan di Inggris mulai April ini. Pengenaan harus berdasarkan omzet secara global.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

The turnover tax harus berlaku untuk omzet internasional dari perusahaan media sosial,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Penerimaan dari pajak itu diusulkan sebagai dana penelitian dan pelatihan para profesional kesehatan dan pendidikan yang bekerja untuk anak-anak dan kaum muda. Pasalnya, penelitian tersebut akan memberi pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan risiko penggunaan media sosial.

Meskipun banyak perhatian tertuju pada pengaruh durasi seseorang dalam dalam mengakses layanan digital (screen time), hal tersebut belum dievaluasi secara sistematis. Dorongan rencana penelitian muncul setelah kisah seorang gadis 14 tahun yang meninggal karena bunuh diri pada November 2017.

Baca Juga: Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis

Gadis tersebut merupakan anak dari Ian Russell, pendiri Molly Rose Foundation. Ian menjadi penulis kata pengantar dalam laporan tersebut. Dia mengaku tidak ragu bahwa media sosial telah memberi pengaruh besar pada tindakan bunuh diri yang dilakukan gadis tersebut.

"Saya tidak ragu bahwa media sosial ‘membantu’ membunuh putri saya. Postingan yang dia lihat menjadi rujukan untuk mencelakai diri. Meme yang dilihat mendorong untuk bunuh diri. Jelas mereka [konten di media sosial] akan menormalkan, mendorong, serta meningkatkan depresinya,” katanya.

Ian Russell mengatakan pajak atas omzet perusahaan teknologi akan mendanai penelitian yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu tentang dampak konten berbahaya pada pengguna internet. Pengguna internet ini terutama yang paling rentan.

Baca Juga: Aksi Balasan Pajak Digital, AS Bakal Pungut Bea Masuk Tambahan 25%

Penelitian tersebut akan dikaitkan dengan data dari perusahaan media sosial untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan risiko penggunaan media sosial. Pihaknya menyambut baik laporan (white paper) pemerintah Inggris pada April 2019 tentang bahaya media online.

Dalam laporan pemerintah Inggris ini ada uraian rencana pemberlakuan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang akan berlaku untuk perusahaan teknologi. Kerangka kerja keamanan online dinilai baru akan diawasi oleh regulator independen yang akan menetapkan standar keamanan.

Merespons hal tersebut, Royal College dalam laporannya merekomendasikan agar regulator independen diarahkan untuk mengatur pajak atas omzet serta menetapkan protokol untuk berbagi data dari perusahaan media sosial dengan perguruan tinggi.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

Laporan itu menyerukan agar perusahaan teknologi mendukung mental health charities dan mendanai penelitian independen. Perusahaan media sosial dan gim harus secara teratur menyerahkan data pengguna ke perguruan tinggi untuk penelitian. (kaw)

Topik : Inggris, kesehatan mental, media sosial, teknologi digital, DST, psikiater
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 01 Mei 2020 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 25 April 2020 | 07:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 24 April 2020 | 15:27 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:30 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:40 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:39 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:19 WIB
KABUPATEN BULELENG
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 10:35 WIB
HARI PAJAK 14 JULI