Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Proyek yang Berorientasi Industri 4.0 Dapat Pembebasan Pajak 3 Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Proyek yang Berorientasi Industri 4.0 Dapat Pembebasan Pajak 3 Tahun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Investasi Thailand (Thailand Board of Investment/BOI) setuju memberikan insentif pajak untuk mendorong perusahaan agar transformasi industri 4.0 bisa lebih cepat.

Sekjen Dewan Investasi Thailand Duangjai Asawachintachit mengatakan institusinya telah lama memberi insentif pajak kepada perusahaan yang berorientasi untuk meningkatkan produktivitas dan automatisasi. Kini, insentif juga diarahkan untuk proyek yang mendukung transformasi industri 4.0

"Paket insentif pajak yang disetujui menawarkan insentif yang lebih baik untuk proyek-proyek Industri 4.0 yang membutuhkan investasi lebih tinggi," katanya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Duangjai mengatakan insentif yang disetujui termasuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan selama 3 tahun, yang mencakup 100% dari investasi proyek yang mengusung revolusi industri 4.0. Menurutnya, BOI akan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional karena lembaga tersebut yang membantu menilai dan merekomendasi proyek penerima insentif.

Permohonan insentif pajak harus diajukan paling lambat akhir 2022. Perusahaan yang menerima persetujuan akan diminta untuk sepenuhnya mengimplementasikan rencana proyeksi mereka dalam waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat BOI.

"Kebijakan baru ini melengkapi langkah-langkah yang ada untuk mendukung penerapan sistem otomasi dan adopsi teknologi digital," ujar Duangjai dilansir bangkokpost.com.

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Duangjai menilai kepercayaan investor terhadap Thailand tetap baik walaupun masih terdampak pandemi Covid-19 dan terdapat kebijakan pembatasan mobilitas. Dia pun berharap pemberian insentif pajak akan mendorong semakin banyak investor yang masuk ke Thailand.

BOI mencatat total pendaftaran investasi hingga 30 September 2021 telah mencapai 520,7 miliar baht atau sekitar Rp222,23 triliun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama 2020 senilai 216,6 miliar baht atau Rp92,44 triliun. (sap)

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar
Topik : insentif pajak, insentif PPh, kebijakan PPh, penurunan PPh, pajak penghasilan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK

Di Balik Tingginya Serapan Insentif Pajak

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perkembangan Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Covid-19

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:00 WIB
RESENSI JURNAL

Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker