Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Proposal Pajak Digital OECD Dinilai Melemahkan Kedaulatan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Proposal Pajak Digital OECD Dinilai Melemahkan Kedaulatan Pajak

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

VIRGINIA, DDTCNews – G-20 dinilai perlu mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diusung oleh OECD tercapai.

Mantan pejabat OECD Torsten Fensby menilai OECD secara gradual telah berubah menjadi organisasi yang tidak hanya menerbitkan rekomendasi kepada yurisdiksi-yurisdiksi dalam hal sistem perpajakan, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai organisasi internasional yang mendiktekan desain dan tarif pajak tertentu dalam ketentuan domestik.

"Bila G-20 memang menghendaki demikian maka G-20 harus memahami kedaulatan pajak nasional akan melemah. Hubungan perpajakan antarnegara (intergovernmental tax relations) juga akan berubah secara permanen," kata Fensby dalam esainya, Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Negara-Negara Eropa Mulai Sepakat Bertukar Data Pelapak di e-Commerce

Selama ini, lanjut Fensby, OECD berpegang pada prinsip fundamental yang menyatakan setiap negara memiliki kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat untuk menentukan struktur dan sistem perpajakannya masing-masing.

Menurutnya, struktur dan sistem pajak dari suatu negara bukanlah urusan dari negara lain sepanjang pelaku usaha domestik dan investor asing di yurisdiksi tersebut diperlakukan setara.

Sebelumnya munculnya Pillar 1 dan Pillar 2 serta Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, Fensby menilai OECD tidak pernah berusaha untuk mengubah ketentuan pajak domestik.

Baca Juga: Mengintip Regulasi Anti-Penghindaran Pajak di Berbagai Negara

Proposal OECD sebelumnya cenderung menyasar pada kebijakan pajak negara tertentu yang sengaja didesain untuk menggerus basis pajak negara lain.

Namun, semua berubah ketika OECD mulai menyebut pajak digital atau digital service tax (DST) di Prancis, atau equalization levy di India, atau pajak digital di negara lain yang kerap sebagai 'aksi unilateral'.

Dalam konteks BEPS Project, Fensby menilai hal ini sama saja dengan OECD menuding suatu yurisdiksi telah melanggar rencana aksi BEPS ketika yurisdiksi tersebut mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk melindungi basis pajaknya dari penggerusan pajak yang timbul akibat aktivitas ekonomi digital.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4 Persen

Hal inilah lantas yang menurut Fensby sebagai penanda dari perubahan OECD yang mulai berupaya mendikte negara-negara dalam menerapkan kedaulatannya atas sistem dan struktur perpajakan.

"OECD perlahan-lahan berubah menjadi suatu organisasi yang memberikan rekomendasi perpajakan menjadi organisasi mendikte negara-negara dalam mendesain sistem perpajakan," ujarnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Indonesia Kirim Notifikasi ke OECD, MLI Berlaku Bertahap Mulai 2021
Topik : amerika serikat, oecd, kedaulatan pajak, proposal pajak digital global, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 11:30 WIB
PRANCIS
Kamis, 26 November 2020 | 10:31 WIB
JEPANG
Kamis, 26 November 2020 | 09:21 WIB
RUMANIA
berita pilihan
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:00 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:14 WIB
KINERJA BPKP
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:59 WIB
TIPS PAJAK