Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Proposal OECD Diragukan Bisa Tutup Ruang Aksi Unilateral Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Proposal OECD Diragukan Bisa Tutup Ruang Aksi Unilateral Pajak Digital

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews – Negosiator dari berbagai negara yang tergabung dalam Inclusive Framework terus mendiskusikan implementasi penghapusan pajak digital atau digital service tax (DST) menjelang tercapainya konsensus atas proposal OECD Pillar 1.

Dirjen Keuangan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Italia Fabrizia Lapecorella berharap tidak ada lagi ruang bagi yurisdiksi untuk mengenakan DST-nya sendiri secara unilateral apabila konsensus atas Pillar 1 resmi diberlakukan.

Larangan pengenaan DST secara unilateral ini berlaku, baik terhadap sektor usaha yang tercakup maupun yang tidak tercakup Pillar 1. "Tidak ada ruang untuk mengenakan DST terhadap perusahaan yang tidak tercakup ke dalam Pillar 1," katanya, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Negara-negara G7 sebelumnya telah menyepakati untuk memberikan hak pemajakan sebesar 20% kepada yurisdiksi pasar atas laba korporasi multinasional yang berada di atas margin 10% pada proposal Pillar 1.

Rencananya, Pillar 1 ini hanya akan berlaku atas 100 perusahaan multinasional terbesar di dunia, bukan dikenakan terhadap korporasi digital yang tercakup dalam kategori automated digital services (ADS) dan consumer facing businesses (CFB).

Usulan G7 atas Pillar 1 ini akan dibahas bersama dengan negara-negara G20 yang dijadwalkan akan bertemu pada Juli 2021. Namun demikian, beberapa pihak agaknya ragu usulan dari G7 tersebut dapat disepakati.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Christian Kaeser, Global Head of Tax Siemens mengatakan tak menutup kemungkinan ada negara atau yurisdiksi yang masih akan mengenakan DST atas perusahaan yang tidak tercakup dalam 100 perusahaan terbesar pada Pillar 1.

"Saya bisa membayangkan ada yurisdiksi yang mencabut DST hanya atas 100 perusahaan tercakup tetapi masih mengenakan DST terhadap perusahaan yang tidak tercakup dalam konsensus," ujar Kaeser seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Lalai Lapor SPT, Produsen Mobil Porsche Bayar Denda Pajak Rp683 Miliar
Topik : italia, aksi unilateral, pajak digital, G7, OECD, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah