Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Presiden Ingin Promosi Pariwisata New Normal, Seperti Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Presiden Ingin Promosi Pariwisata New Normal, Seperti Apa?

Pengunjung beraktivitas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak industri pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat untuk menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera menyiapkan promosi pariwisata pada era kenormalan baru di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Jokowi mengatakan geliat pariwisata belakangan ini terhenti akibat pandemi. Untuk itu, perlu ada promosi wisata dengan mengutamakan unsur kesehatan dan keselamatan bagi wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata.

“Tatanan normal baru di sektor pariwisata yang kita harapkan produktif dan aman Covid,” katanya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Kamis (28/5/2020).

Baca Juga: Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Jokowi meminta promosi pariwisata difokuskan terhadap wisatawan domestik terlebih dahulu ketimbang wisatawan mancanegara. Adapun area pariwisata yang boleh dibuka adalah daerah wisata dengan kurva penyebaran virus atau R0 di bawah angka 1.

Pandemi virus Corona, lanjut Jokowi, telah mengubah tren pariwisata di dunia menjadi lebih mengutamakan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan. Protokol kesehatan itu akan menjadi kultur baru di sektor pariwisata di seluruh dunia.

Selain itu, preferensi orang berlibur juga tampaknya akan bergeser menjadi liburan yang tidak melibatkan banyak orang, misalnya solo travel tour atau virtual tourism. Dia berharap pelaku pariwisata dalam negeri bisa menjawab keinginan wisatawan.

Baca Juga: Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

“Oleh karena itu, pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul dapat mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini dan bisa mencium perubahannya ke arah mana," ujarnya.

Jokowi meminta seluruh persiapan pembukaan kembali pariwisata Indonesia dilaksanakan secara hati-hati, termasuk ketika membentuk manajemen pengawasan yang ketat dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak membuat kekeliruan dalam mendesain protokol kesehatan di sektor pariwisata. Presiden tak ingin pariwisata Indonesia mendapatkan citra buruk di mata dunia.

Baca Juga: Faktur Pajak 2023 Tak Bisa Pakai NSFP 2022, WP Perlu Minta Kembali

“Mengenai waktunya kapan, tolong tidak usah tergesa-gesa, tapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi dilalui dan dikontrol dengan baik,” ujar Jokowi. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : efek virus corona, pariwisata, wisatawan, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham