Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

PPN Disepakati Berlaku Tahun Depan

A+
A-
4
A+
A-
4
PPN Disepakati Berlaku Tahun Depan
Raja Salman, Arab Saudi. (Foto: Arab News)

RIYADH, DDTCNews – Kerajaan Arab Saudi telah menyetujui perjanjian (Unified Agreement) untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dilaksanakan di seluruh Gulf Cooperation Council (GCC) mulai tahun depan.

Dalam Sidang Kabinet yang dilaksanakan pada hari Senin, (30/1) Raja Salman mengatakan kabinet telah menilai dan menganggap bahwa pemerintah telah siap untuk menerapkan pajak tersebut.

“Tarif sebesar 5% akan diberlakukan untuk barang-barang tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh negara-negara GCC pada Juni lalu,” ungkapnya saat memimpin sidang kabinet di Istana Al-Yamamah, Riyadh.

Baca Juga: Genjot Investasi, Pemerintah Buka Zona Ekonomi Bebas Baru

Langkah ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) bagi negara-negara GCC untuk meningkatkan penerimaan negara termasuk di dalamnya cukai dan PPN.

Tidak hanya itu, IMF menyampaikan bahwa kebijakan ini nantinya juga dapat membantu pemerintah anggota GCC untuk menyesuaikan diri terhadap rendahnya harga minyak mentah yang telah memperlambat pertumbuhan regional.

Saat ini, Kerajaan Arab Saudi tengah berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari non-minyak sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi, serta bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran tahun 2020.

Baca Juga: Apa Kabar Wacana Penggantian PPnBM dengan Cukai Karbon? Ini Kata DJBC

Oleh karenanya, mulai tahun ini negara-negara GCC yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah sepakat untuk menerapkan pajak pada tembakau dan minuman ringan.

Arab Saudi yang merupakan negara eksportir minyak terbesar di dunia, seperti dilansir dalam Arabnews.com, telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi rekor defisit anggaran tahun lalu sebesar US$97 miliar (Rp1.294 triliun).

“Upaya yang telah kami lakukan berupa pemangkasan subsidi energi dan menaikan harga BBM, pemotongan gaji para kabinet menteri, memberlakukan pembekuan upah untuk para PNS dan menangguhkan sebagian proyek utama dalam pembangunan,” pungkas Raja Salman.

Baca Juga: Memungut PPN atas Transaksi Digital
Topik : berita pajak internasional, pajak pertambahan nilai, PPN, arab saudi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI