Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Untuk menghadapi ancaman stabilitas keuangan akibat pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya menggencarkan pemberian insentif pajak. Pemerintah mengambil kebijakan lain, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perseroan terbuka.

Pemerintah juga bergerak maju dengan menetapkan batas kriteria tertentu yang menjadi dasar penunjukan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam dua minggu terkahir pemerintah juga merilis beleid tentang rencana strategis kementerian keuangan 2020-2024, perubahan postur dan rincian anggaran APBN, penetapan tarif bea masuk dalam rangka AHKFTA dan IA-CEPA, perluasan cakupan layanan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP), dan peraturan lainnya.

Baca Juga: 10 Perusahaan Global Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.11, Juli 2020 bertajuk “Reduction of Income Tax Rate For Publicly Listed Companies And Establishment of VAT Witholder Criteria For E-Commerce Bussines”. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan di sini.

  • Perlakuan PPh atas Beasiswa

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 16 Juni 2020.

  • Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020, pemerintah memerinci persyaratan tertentu yang harus dipenuhi perseroan terbuka agar mendapatkan tarif PPh lebih rendah. Beleid ini berlaku mulai 31 Maret 2020 dan dirilis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

Baca Juga: PKP Boleh Beralih Pakai Harga Jual Dari Nilai Lain Sebagai DPP
  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Layanan Administrasi di Lingkungan Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-013/PP/2020, pengadilan pajak menghentikan sementara layanan administrasi dan menunda pelaksanaan persidangan yang semula telah dijadwalkan pada 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020.

Hal tersebut menyebabkan adanya penyesuaian batas jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-014/PP/2020

  • Perluasan Cakupan Layanan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak memperbarui ketentuan sekaligus memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan oleh penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2020.

Baca Juga: Implementasi E-Bupot dan SE Pelaksanaan Insentif Pajak Terpopuler
  • Penyesuaian Implementasi Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah

Melalui Pengumuman No. PENG- T-5/PJ/2020, Dirjen pajak memundurkan waktu pelaksanaan kewajiban pelaporan serta penyetoran pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa unifikasi bagi instansi pemerintah menjadi untuk masa pajak Januari 2021 dan masa pajak berikutnya.

  • Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka AHKFTA

Pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA). Penetapan tarif bea masuk tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2020.

Pengenaan tarif bea masuk tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2020. Pemerintah menegaskan barang impor yang ingin mendapatkan tarif AHKFTA harus memenuhi ketentuan asal barang (rules Of origin).

Baca Juga: Perluasan Penerima Insentif Pajak, Download Aturannya di Sini
  • Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka IA-CEPA

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.010/2020, pemerintah menetapkan tarif preferensi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Pengenaan tarif preferensi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020.

  • Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 pemerintah kembali merevisi postur dan rincian APBN 2020. Perubahan postur tersebut mencakup seluruh indikator dalam anggaran negara, mulai dari pendapatan, belanja, surplus/defisit hingga pembiayaan.

  • Penetapan Tempat Pemusatan PPN Terutang

Pemerintah merilis beleid baru yang mengatur tentang penetapan tempat pemusatan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Baca Juga: Kriteria Fasilitas Penurunan Tarif PPh Badan untuk Perusahaan Tbk
  • Implementasi Aplikasi Pencatatan Transaksi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak merilis beleid tentang implementasi aplikasi pencatatan transaksi perpajakan (Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System). Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-38/PJ/2020 yang berlaku per 1 Juli 2020.

  • Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Kementerian keuangan menerbitkan beleid terkait rencana strategis kementerian keuangan untuk 2020 hingga 2024. Rencana strategis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020.

  • Perubahan Jenis Barang Impor untuk Penanganan Covid-19 yang Mendapat Fasilitas Perpajakan

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.04/2020 pemerintah mengeleminasi beberapa jenis barang impor untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.

Baca Juga: Hanya Boleh Ada Satu Perwakilan PMSE Pemungut PPN
  • Fasilitas Perpajakan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2020 yang berlaku mulai 15 Juli 2020, pemerintah menerbitkan beleid yang mengatur tentang pemberian fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split.

  • Tata Cara Penerbitan NPWP dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga/Margin

Petunjuk teknis penerbitan NPWP secara jabatan untuk pemberian subsidi bunga/ margin untuk kredit/pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2020. (kaw)

Baca Juga: Kemenkominfo Siapkan Aturan Pendukung PPN PMSE
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, PPN produk digital, perseroan terbuka
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 12 Juni 2020 | 12:02 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 05 Juni 2020 | 12:30 WIB
PMK 48/2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU