Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Untuk menghadapi ancaman stabilitas keuangan akibat pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya menggencarkan pemberian insentif pajak. Pemerintah mengambil kebijakan lain, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perseroan terbuka.

Pemerintah juga bergerak maju dengan menetapkan batas kriteria tertentu yang menjadi dasar penunjukan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam dua minggu terkahir pemerintah juga merilis beleid tentang rencana strategis kementerian keuangan 2020-2024, perubahan postur dan rincian anggaran APBN, penetapan tarif bea masuk dalam rangka AHKFTA dan IA-CEPA, perluasan cakupan layanan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP), dan peraturan lainnya.

Baca Juga: Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.11, Juli 2020 bertajuk “Reduction of Income Tax Rate For Publicly Listed Companies And Establishment of VAT Witholder Criteria For E-Commerce Bussines”. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan di sini.

  • Perlakuan PPh atas Beasiswa

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 16 Juni 2020.

  • Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020, pemerintah memerinci persyaratan tertentu yang harus dipenuhi perseroan terbuka agar mendapatkan tarif PPh lebih rendah. Beleid ini berlaku mulai 31 Maret 2020 dan dirilis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

Baca Juga: Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja & UU Bea Meterai, Download di Sini
  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Layanan Administrasi di Lingkungan Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-013/PP/2020, pengadilan pajak menghentikan sementara layanan administrasi dan menunda pelaksanaan persidangan yang semula telah dijadwalkan pada 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020.

Hal tersebut menyebabkan adanya penyesuaian batas jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-014/PP/2020

  • Perluasan Cakupan Layanan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak memperbarui ketentuan sekaligus memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan oleh penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2020.

Baca Juga: Ada Temuan BPK, Peraturan Daerah Soal Pajak Bakal Direvisi
  • Penyesuaian Implementasi Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah

Melalui Pengumuman No. PENG- T-5/PJ/2020, Dirjen pajak memundurkan waktu pelaksanaan kewajiban pelaporan serta penyetoran pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa unifikasi bagi instansi pemerintah menjadi untuk masa pajak Januari 2021 dan masa pajak berikutnya.

  • Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka AHKFTA

Pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA). Penetapan tarif bea masuk tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2020.

Pengenaan tarif bea masuk tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2020. Pemerintah menegaskan barang impor yang ingin mendapatkan tarif AHKFTA harus memenuhi ketentuan asal barang (rules Of origin).

Baca Juga: PMK Baru Insentif Tax Holiday dan Supertax Deduction, Download di Sini
  • Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka IA-CEPA

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.010/2020, pemerintah menetapkan tarif preferensi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Pengenaan tarif preferensi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020.

  • Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 pemerintah kembali merevisi postur dan rincian APBN 2020. Perubahan postur tersebut mencakup seluruh indikator dalam anggaran negara, mulai dari pendapatan, belanja, surplus/defisit hingga pembiayaan.

  • Penetapan Tempat Pemusatan PPN Terutang

Pemerintah merilis beleid baru yang mengatur tentang penetapan tempat pemusatan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Baca Juga: Renstra DJP 2020—2024, Download Aturannya di Sini
  • Implementasi Aplikasi Pencatatan Transaksi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak merilis beleid tentang implementasi aplikasi pencatatan transaksi perpajakan (Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System). Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-38/PJ/2020 yang berlaku per 1 Juli 2020.

  • Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Kementerian keuangan menerbitkan beleid terkait rencana strategis kementerian keuangan untuk 2020 hingga 2024. Rencana strategis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020.

  • Perubahan Jenis Barang Impor untuk Penanganan Covid-19 yang Mendapat Fasilitas Perpajakan

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.04/2020 pemerintah mengeleminasi beberapa jenis barang impor untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.

Baca Juga: PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini
  • Fasilitas Perpajakan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2020 yang berlaku mulai 15 Juli 2020, pemerintah menerbitkan beleid yang mengatur tentang pemberian fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split.

  • Tata Cara Penerbitan NPWP dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga/Margin

Petunjuk teknis penerbitan NPWP secara jabatan untuk pemberian subsidi bunga/ margin untuk kredit/pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2020. (kaw)

Baca Juga: Revisi UU PPh, Perusahaan Berafiliasi Dengan Tax Haven Jadi Sasaran
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, PPN produk digital, perseroan terbuka
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Sabtu, 04 Juli 2020 | 06:01 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
Kamis, 02 Juli 2020 | 18:31 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:01 WIB
JEPANG
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK