BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Warga negara indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri tidak serta merta menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). Sebab, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sehingga WNI dapat dikategorikan sebagai SPLN.
Syarat WNI yang dikategorikan sebagai SPLN diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh s.t.d.d UU Cipta Kerja. Syarat tersebut perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada kewajiban pajak yang perlu dipenuhi. Apa Itu SPLN?
“SPLN adalah: WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:...yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam PMK,” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh s.t.d.d UU Cipta Kerja, dikutip pada Kamis (3/4/2025).
Perincian syarat WNI sebagai SPLN telah diatur dalam Pasal 3 PMK 18/2021. Merujuk pada pasal tersebut, selain berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar WNI dikategorikan sebagai SPLN.
Pertama, WNI menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara atau yurisdiksi lain. Pemenuhan syarat ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili (SKD) atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain.
Kedua, WNI memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:
Dua syarat tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, ada 3 syarat lain yang berlaku secara berjenjang. Pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan.
Kedua, memiliki pusat kegiatan utama (PKU) yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:
Ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Ketiga syarat tersebut dipenuhi secara berjenjang yang mana syarat bertempat tinggal di luar negeri harus dipenuhi.
Apabila WNI memenuhi syarat bertempat tinggal permanen di negeri dan tidak lagi memenuhi syarat bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia maka tidak perlu memenuhi persyaratan kedua dan ketiga.
Namun, apabila WNI yang bersangkutan memenuhi syarat bertempat tinggal di luar negeri sekaligus syarat bertempat tinggal di Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka kedua (PKU di luar Indonesia).
Jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratan ketiga. Namun, jika WNI tersebut memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan ketiga.
Nah, WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN inilah yang akan dikategorikan sebagai SPLN. Adapun WNI tersebut akan diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia.
Selain itu, WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN bisa mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif (WP NE). Permohonan itu dapat diajukan melalui KPP/KP2KP /saluran tertentu.
Permohonan untuk ditetapkan sebagai WP NE tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan niat sebagai SPLN dan kewajiban perpajakannya telah terpenuhi.
Meski telah ditetapkan sebagai WP NE, WNI yang bersangkutan tetap harus memenuhi persyaratan sebagai SPLN dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pemenuhan syarat itu dilakukan dengan mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi SPLN.
Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh Pasal 26 atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sementara itu, atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia. (rig)
