Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PMK 22/2020 Ubah Beberapa Ketentuan ALP, Ini Kata Praktisi Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
PMK 22/2020 Ubah Beberapa Ketentuan ALP, Ini Kata Praktisi Pajak

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar bertajuk Recent Updates and Case Study on Transfer Pricing Disputes, Jumat (13/8/2021)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengubah beberapa ketentuan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2020.

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan PMK 22/2020 yang mengatur soal tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA), ternyata juga mengatur tentang ALP.

“Meski judulnya tentang APA, tetapi PMK 22/2020 juga berlaku untuk ALP secara umum. Beberapa faktor perubahannya akan kami bahas,” katanya dalam webinar bertajuk Recent Updates and Case Study on Transfer Pricing Disputes, Jumat (13/8/2021)

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Yusuf menjabarkan setidaknya terdapat empat perubahan dalam PMK 22/2020. Pertama, korelasi jumlah pembanding dan penerapan rentang. Menurutnya, untuk melakukan analisis kesebandingan maka diperlukan jumlah pembanding yang cukup.

OECD Guidelines tidak menjelaskan lebih terperinci perihal jumlah pembanding yang dianggap cukup. Namun, PMK 22/2020 telah mengatur secara khusus berapa jumlah minimal pembanding yang diperlukan tersebut.

PMK 22/2020 mengatur apabila ada satu pembanding saja maka diperbolehkan menggunakan satu titik kewajaran. Akan tetapi, satu pembanding tersebut harus memenuhi tingkat kesebandingan yang sama persis dalam segala aspek atau sempurna.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Apabila ada dua pembanding maka diperbolehkan menggunakan full range. Sementara itu, apabila pembanding yang digunakan ada tiga atau lebih baru diperkenankan menggunakan interkuartil. Dia juga menjelaskan berapa jumlah pembanding yang andal menurut Martensen.

Kedua, penjelasan terkait dengan konsep hubungan istimewa. PMK 22/2020 mempertegas transaksi independen yang dipengaruhi hubungan istimewa masuk dalam cakupan peraturan transfer pricing. Hal ini memperluas cakupan hubungan istimewa dalam transfer pricing.

“PMK 22/2020 sebenarnya mempertegas bahwa di Indonesia memakai konsep special relationship dan ini juga mencakup transaksi yang dipengaruhi secara faktual. Namun, PMK 22/2020 belum mencegah bagaimana menghindari pajak berganda dalam hal ada koreksi,” ujar Yusuf.

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Ketiga, menambahkan akses atau penguasaan pasar (value creation) sebagai faktor kesebandingan. Konsep ini mengadopsi OECD Guidelines terbaru yang dipengaruhi base erosion profit shifting (BEPS). Menurut Yusuf, hal tersebut juga akan memengaruhi adanya potensi penerapan bright line test.

Keempat, penambahan aturan tentang secondary adjustment. Menurut Yusuf, secondary adjustment ini dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai transaksi setelah dilakukan primary adjustment. Namun, PMK 22/2020 belum menjelaskan corresponding adjustment untuk transaksi domestik.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan seri terakhir dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara yang digelar DDTC Academy ini diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. (rig)

Baca Juga: Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

Topik : ddtc tax audit, DDTC Academy, transfer pricing, arm’s length principle, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

Senin, 17 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 12:00 WIB
ALBANIA

Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny