Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Petugas Pajak Diminta Lebih Aktif di Lapangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Petugas Pajak Diminta Lebih Aktif di Lapangan

Ilustrasi. 

PADANG, DDTCNews – Wali Kota Padang, Sumatra Barat Hendri Septa meminta petugas pajak lapangan lebih aktif menjalankan tugasnya agar target pendapatan asli daerah (PAD) segera tercapai.

Hendri mengatakan petugas pajak lapangan menjadi ujung tombak tercapainya target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, petugas pajak harus dibekali dengan keterampilan yang baik agar penagihan pajak daerah lebih optimal.

“Mari kita tingkatkan kualitas diri dengan pengetahuan dan keterampilan serta semangat untuk bekerja lebih baik lagi," katanya dalam Apel Bersama Percepatan Capaian Target Realisasi Pajak Daerah, dikutip pada Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Hendri mengatakan Pemkot Padang menargetkan PAD senilai Rp889,90 miliar tahun ini. Dari angka tersebut, sekitar Rp670,53 miliar atau 75% di antaranya disumbang pajak daerah.

Pemkot Padang saat ini memiliki sekitar 280 petugas pajak lapangan. Dia pun berharap semua petugas makin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hendri juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak daerah yang patuh dalam menjalankan kewajibannya. Penghargaan diberikan kepada 3 wajib pajak hotel dan 4 wajib pajak restoran agar makin patuh menyetorkan pajak daerah.

Baca Juga: Ingin Ikut Lelang Pekerjaan, WP Ajukan Permohonan Aktivasi Akun PKP

Selain itu, penghargaan diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD dan camat dengan kinerja yang baik untuk mencapai target penerimaan daerah 2020, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Semoga penghargaan yang diberikan ini dapat meningkatkan semangat dan kepatuhan dalam mencapai realisasi PAD Kota Padang di tahun ini dan selanjutnya," ujarnya, seperti dilansir harianhaluan.com.

Sepanjang 2020, terdapat 3 besar OPD yang menjadi pengelola PAD tertinggi, yakni RSUD dr. Rasidin dengan realisasi sebesar 227,24% dari target, Dinas Kesehatan 99,77%, serta Dinas Komunikasi dan Informasi 93,19%. (kaw)

Baca Juga: Pemprov DKI Tetapkan Tarif PBB Nol Persen untuk Objek Pajak Ini

Topik : Kota Padang, Sumatra Barat, pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, petugas pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Kamis, 09 Juni 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Catat! Ada Pembebasan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Begini Ketentuannya

Rabu, 08 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut