SENGKETA PAJAK

Permohonan PK dari DJP dan WP Terus Meningkat, Begini Perinciannya

Muhamad Wildan | Jumat, 10 November 2023 | 17:30 WIB
Permohonan PK dari DJP dan WP Terus Meningkat, Begini Perinciannya

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan mencatat jumlah permohonan peninjauan kembali (PK) pajak ke Mahkamah Agung (MA) cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2022, jumlah permohonan PK pada 2022 mencapai 5.495 berkas, naik 22,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 4.484 berkas.

"Dalam 3 tahun terakhir, jumlah permohonan PK yang diajukan oleh DJP dan wajib pajak mengalami kenaikan, sedangkan jumlah permohonan PK yang diajukan oleh DJBC cenderung turun," tulis Setjen Kemenkeu dalam Laporan Tahunan 2022, dikutip pada Jumat (10/11/2023).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7


Sementara itu, berkas permohonan PK dari DJP naik 26,93% dari 2.153 berkas pada 2021 menjadi sebanyak 2.733 berkas pada 2022. Adapun berkas permohonan PK dari wajib pajak naik 21,22% dari 2.219 berkas menjadi 2.690 berkas.

Tak hanya mengadministrasikan pengiriman berkas PK ke MA, Pengadilan Pajak juga melaksanakan administrasi pengiriman salinan putusan MA ke para pihak.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Sepanjang 2022, sebanyak 5.249 salinan putusan MA yang disampaikan kepada para pihak, tumbuh 20,97% dibandingkan dengan capaian penyampaian salinan putusan MA pada 2021.


Dari total 5.249 salinan putusan MA yang disampaikan ke para pihak, sebanyak 4.722 putusan atau 89,96% di antaranya menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
Fiskus: Pemotongan PPh 21 atas Jasa Medis Tidak Berdasarkan Golongan

"Artinya, sebesar 89,96% putusan PK MA menguatkan putusan Pengadilan Pajak," tulis Setjen Kemenkeu.

Dari total 3.115 putusan atas permohonan PK dari DJP, hanya 70 putusan yang dikabulkan oleh MA. Kemudian, dari total 1.977 putusan atas permohonan PK dari wajib pajak, hanya ada 326 putusan yang dikabulkan oleh MA. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei