Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

A+
A-
0
A+
A-
0
Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

ZIMBABWE merupakan salah satu negara di Afrika yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dan isu yang timbul terkait dengan peraturan transfer pricing yang diterapkan di Zimbawe.

Perbedaan perihal peraturan transfer pricing tersebut dibeberkan Simbarashe Hamudi, Manajer Tax Matrix, melalui artikelnya berjudul Transfer Pricing in Zimbabwe. Adapun artikel tersebut diterbitkan oleh Tax Notes International.

Secara garis besar, peraturan transfer pricing di Zimbabwe mirip dengan yang diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, metode transfer pricing, serta konten dalam dokumen transfer pricing yang harus diaplikasikan wajib pajak. Perbedaan signifikan terdapat pada sanksi serta threshold wajib pajak yang harus melakukan dokumentasi transfer pricing.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Lebih lanjut, undang-undang terkait transfer pricing di Zimbabwe terus berkembang pada beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun lalu, Zimbabwe mengeluarkan peraturan terbaru dengan bantuan African Tax Administrator Forum (ATAF).

Peraturan tersebut mewajibkan wajib pajak Zimbabwe untuk menyertakan dokumen transfer pricing dalam SPT PPh Badan. Komisioner dapat meminta dokumen tersebut kapan saja dan dokumen harus diberikan 7 hari setelah tanggal permintaan untuk mencegah pengenaan sanksi.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebelum terjadi perubahan melalui UU Cipta Kerja, wajib pajak Indonesia akan menerima denda senilai Rp1 juta jika tidak menyertakan dokumentasi transfer pricing pada saat penyerahan SPT.

Baca Juga: Sertifikasi Pajak Internasional, 3 Profesional DDTC Raih Gelar ADIT

Lalu, kenaikan denda sebesar 50% jika ditegur secara tertulis, tetapi tetap tidak disampaikan oleh wajib pajak, atau bunga 2% per bulan apabila wajib pajak melakukan penyerahan lebih dari jangka waktu atau tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Sementara itu, wajib pajak Zimbabwe diancam mendapatkan sanksi progresif sebesar 10%, 30%, dan 100% tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sesungguhnya, lingkup sanksi yang dihadapi wajib pajak Zimbabwe lebih sempit ketimbang Indonesia. Pemerintah Indonesia masih memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dokumentasi transfer pricing hingga teguran tertulis, sebelum dikenakan sanksi secara berat.

Baca Juga: Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Selain itu, pada 2019, Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) menetapkan peraturan bahwa seluruh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi harus melakukan dokumentasi transfer pricing. Namun, tidak seluruh entitas yang berada dalam yurisdiksi Indonesia harus mendokumentasikan transfer pricing.

Entitas yang diwajibkan untuk melakukan dokumentasi transfer pricing, baik dokumen lokal, induk, maupun laporan per negara hanyalah entitas yang memuhi threshold yang ditetapkan dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Keuangan No. 213/2016.

Ditetapkannya treshold tersebut sejalan dengan prinsip pajak kelayakan/convenience yang wajib dipungut di Indonesia bahwa pemerintah mempertimbangkan layak atau tidaknya wajib pajak dikenai pajak dengan melihat kemampuan self assesment dan membayar pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Ini Alasan TP Doc Harus Dibuat Sejak Awal Tahun dan Berkesinambungan

Penulis berpendapat terdapat beberapa isu yang timbul dari peraturan transfer pricing yang diterapkan di Zimbabwe. Munculnya isu-isu tersebut, terutama disebabkan oleh peraturan transfer pricing Zimbabwe yang lebih fokus di ranah domestik ketimbang internasional.

Pertama, peraturan terkait dengan pencegahan penghindaran pajak yang berlaku memberikan wewenang yang berlebihan kepada komisioner umum untuk melakukan penyesuaian jika wajib pajak tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak merefleksikan harga pasar dalam transaksi afiliasi yang dilakukan.

Kedua, transaksi yang dilakukan dalam satu yurisdiksi dengan tarif pajak dan kondisi yang sama tidak memungkinkan untuk terjadinya profit shifting yang menguntungkan wajib pajak Zimbabwe. Ketiga, dokumentasi transfer pricing membutuhkan biaya yang cukup besar.

Baca Juga: DDTC Terpilih Sebagai Indonesia Transfer Pricing Firm 2021

Biaya tersebut akan menjadi beban operasional tersendiri untuk wajib pajak berskala kecil dan menengah yang merupakan sebagian besar wajib pajak Zimbabwe. Kondisi tersebut diperburuk dengan tidak adanya threshold dalam penentuan wajib pajak yang harus melakukan dokumentasi transfer pricing.

OECD Guidelines menyatakan perpajakan pada setiap negara harus dapat memberikan keseimbangan antara peraturan dokumentasi transfer pricing dan biaya ekspektasi, serta biaya adminstrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan prinsip utama perpajakan adalah menyediakan biaya kepatuhan yang wajar dan tidak merugikan wajib pajak.

Sebagai catatan akhir, perkembangan peraturan telah memberikan kepastian dalam lingkup transfer pricing di Zimbabwe. Namun, beberapa isu praktikal yang merugikan wajib pajak dan ZIMRA harus diselesaikan dengan diskusi antar pihak.

Baca Juga: Ini Pemenang Lomba Resensi Jurnal DDTC Berhadiah Rp25 Juta

ZIMRA perlu untuk mengkaji ulang kebutuhan dokumentasi transfer pricing untuk transaksi domestik mengingat biaya tinggi yang harus ditanggung sebagian besar wajib pajak yang merupakan perusahaan berskala kecil dan menengah. Pemerintah Zimbabwe juga perlu untuk membentuk threshold jika ingin mempertahankan penerapan peraturan transfer pricing untuk transaksi domestik.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Lagi, 2 Pakar DDTC Berkontribusi dalam Buku Transfer Pricing 18 Negara
Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, transfer pricing, zimbabwe

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Pengaruh Reformasi Pajak Digital Terhadap Transaksi Lintas Negara

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

Senin, 02 Agustus 2021 | 10:45 WIB
RESENSI JURNAL

Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah