Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Perbaiki Regulasi Pajak, Negara Ini Bertemu dengan Komisi Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Perbaiki Regulasi Pajak, Negara Ini Bertemu dengan Komisi Eropa

Ilustrasi bendera Uni Eropa (foto: europe.eu)

ATHENA, DDTCNews – Pemerintah Yunani akan mempresentasikan rencana pemulihan ekonomi domestik yang akan bersumber dari dana stimulus ekonomi Uni Eropa senilai ‎€32 miliar atau setara dengan Rp538 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Theodoros Skylakakis menyampaikan presentasi tersebut akan digelar di hadapan Komisi Eropa. Menurutnya, total dana stimulus senilai ‎€32 miliar terdiri atas ‎€19,4 miliar dalam bentuk hibah dan ‎€12,7 miliar dalam bentuk pinjaman lunak.

"Pilar utama rencana pemulihan ekonomi Yunani adalah transformasi ekonomi hijau, transformasi digital, kohesi sosial, lapangan kerja, investasi dan transformasi ekonomi," katanya dikutip Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

‎Skylakakis memerinci alokasi dana untuk transformasi ekonomi yang ramah lingkungan sebesar €6,2 miliar di antaranya memperbaiki sistem transportasi umum, efisiensi energi bangunan, perlindungan keanekaragaman hayati dan membangun sistem perlindungan terhadap bencana alam.

Lalu, transformasi digital akan dianggarkan dana sebesar €2,1 miliar. Pagu belanja tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi 5G dan melakukan transformasi administrasi pemerintah dan swasta. Insentif pajak juga masuk dalam kategori ini.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM dan kohesi sosial dengan alokasi anggaran sebesar €4,1 miliar di antaranya dengan modernisasi sistem pendidikan, pelatihan vokasi dan transformasi digital layanan kesehatan, termasuk subsidi upah bagi tenaga kerja.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Pada sektor ekonomi, pemerintah sudah mempunyai agenda untuk meningkatkan investasi mulai tahun depan dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional. Pagu belanja untuk sektor ini ditetapkan senilai €4 miliar.

Agenda utama yang dimaksud di antaranya menyempurnakan regulasi terkait dengan perpajakan, modernisasi administrasi publik dan memperkuat pengawasan industri keuangan untuk mencegah melonjaknya kredit macet.

"Transformasi ekonomi juga akan mempromosikan hasil penelitian dan inovasi serta menghubungkan hasil penelitian universitas dengan kegiatan produksi," ujar Skylakakis seperti dilansir ekathimerini.com. (rig)

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Topik : yunani, insentif pajak, subsidi uni eropa, komisi eropa, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji