Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Perangi Kejahatan Pajak di Asia Pasifik, OECD Rilis Laporan Baru

A+
A-
7
A+
A-
7
Perangi Kejahatan Pajak di Asia Pasifik, OECD Rilis Laporan Baru

Tampilan depan laporan.

JAKARTA, DDTCNews – OECD mendukung upaya negara-negara Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) untuk memerangi kejahatan pajak.

Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan dengan merilis laporan bertajuk Combatting Tax Crimes More Effectively in APEC Economies. Laporan dirilis bersamaan dengan pertemuan APEC yang berlangsung di Santiago, Chili pekan ini.

“Laporan ini mengacu pada praktik terbaik internasional serta contoh sukses dari ekonomi APEC, yang berfokus pada instrumen hukum, perangkat kebijakan, dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk melawan kejahatan pajak,” demikian pernyataan OECD, dikutip pada Jumat (18/10/2019).

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Laporan tersebut, sambung OECD, menyoroti penetapan standar dan praktik terbaik yang tersedia untuk diterapkan oleh negara-negara APEC. Selain itu, ada pula inisiatif peningkatan kapasitas serta alat evaluasi dan pengukuran dampak yang tersedia bagi mereka.

OECD juga menyerukan langkah atau tindakan nyata yang mengeksplorasi langkah-langkah praktis, termasuk melalui peningkatan penggunaan OECD Asia-Pacific Academy for Tax and Financial Crime Investigation, yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang dan OECD Latin America Academy for Tax and Financial Crime Investigation di Buenos Aires, Argentina.

Laporan ini juga menjadi respons Rencana Aksi Cebu (Cebu Action Plan). Dalam rencana aksi itu, OECD diminta mempersiapkan laporan yang mengeksplorasi cara-cara untuk memperkuat kapasitas dalam menangani kejahatan pajak dan kejahatan terkait lainnya di ekonomi APEC.

Baca Juga: Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

OECD memaparkan para Menteri Keuangan APEC, dalam Rencana Aksi Cebu, ingin membangun kapasitas untuk mengatasi kejahatan keuangan yang mengancam kesejahteraan ekonomi dan sosial semua orang.

Kegiatan keuangan ilegal seperti penggelapan pajak, korupsi, pendanaan teroris, penipuan komputer, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya adalah masalah global yang memerlukan tanggapan terkoordinasi di dalam pemerintah dan di antara negara-negara APEC.

Pasalnya, jumlah yang hilang dalam aliran keuangan ilegal (illicit financial flows/IFF) sangat besar. Laporan UNODC 2011 memperkirakan pada 2000—2009, total hasil kejahatan transnasional terorganisir setara dengan 1,5% dari PDB global atau US$870 miliar pada 2009.

Baca Juga: PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

Kegiatan ilegal dan pendapatan yang hilang berikutnya menyulitkan upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan memenuhi tujuan Rencana Aksi Cebu 2015 seperti tata kelola yang baik, kebijakan fiskal yang baik, dan pembiayaan infrastruktur.

Kejahatan-kejahatan ini semuanya terkait erat dan berkembang dalam iklim kerahasiaan, kerangka kerja hukum yang tidak memadai, peraturan yang lemah, penegakan hukum yang buruk, dan kerja sama antarlembaga yang lemah.

Dengan mengeksploitasi kelemahan dan kemajuan teknologi ini, para penjahat dapat secara diam-diam memindahkan sejumlah besar dana antara beberapa yurisdiksi dengan relatif mudah dan kecepatan tinggi. Aktivitas kriminal dan IFF yang mengikuti menjadi semakin canggih.

Baca Juga: Begini Strategi Menyukseskan Reformasi Pajak Menurut OECD

“Sementara itu, struktur penegakan hukum dalam banyak kasus tidak berkembang dengan kecepatan yang sama dan masyarakat internasional telah berjuang untuk mengikuti ancaman ini,” imbuh OECD. (kaw)

Topik : kejahatan pajak, illicit financial flows, penghindaran pajak, OECD, APEC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 16 April 2020 | 19:13 WIB
KETERBUKAAN INFORMASI
Kamis, 16 April 2020 | 18:22 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
berita pilihan
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA