Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Peran Kepatuhan Sukarela dalam Penanganan Masalah Administrasi Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Peran Kepatuhan Sukarela dalam Penanganan Masalah Administrasi Pajak

SETIAP negara memiliki persoalan administrasi pajak yang unik dan terus berkembang. Secara khusus, buku terbitan 2016 yang berjudul Challenges of Indian Tax Administration ini mengupas hal tersebut dalam konteks negara India.

Adapun topik-topik yang menjadi pembahasan antara lain seputar layanan informasi seperti Taxpayer Information Services (TIS), ekstensifikasi basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak, serta dokumen dan metode transfer pricing.

Ada pula bahasan mengenai resolusi sengketa pajak, pemulihan utang pajak, serta analisis data perpajakan. Intinya, aspek-aspek yang diulas sangat berkaitan dan kontekstual dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Dalam buku itu, Bagchi dan Chand meyakini adanya suatu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak dapat memudahkan sistem administrasi pajak. Dari kacamata penulis, setidaknya ada tiga faktor utama yang mendasari perilaku tersebut.

Pertama, adanya kepastian (certainty) dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua, adanya kenyamanan (convenience) dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Ketiga, adanya perilaku (attitude) positif otoritas pajak yang berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan.

Di India, otoritas pajak telah membenahi administrasi pajak dari waktu ke waktu. Sayangnya, penelitian berbentuk survei atas persepsi atau kepuasan wajib pajak di India dirasa masih kurang optimal. Hal ini berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas sistem administrasi yang sudah ada terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Selain itu, basis pajak di India masih tergolong rendah, yakni kurang dari 4% dari total populasi. Tidak hanya itu, wajib pajak di India yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya kurang dari 3%.

Pada umumnya, negara-negara dengan persentase wajib pajak cukup besar juga mempunyai sistem administrasi pajak yang terbilang sukses. Alhasil, penulis berpendapat masih banyak aspek yang perlu dibenahi di India, khususnya terkait dengan administrasi pajak.

Lebih lanjut, basis pajak yang rendah erat kaitannya dengan keberadaan sektor ekonomi informal. Selain itu, ada pula potensi pajak yang kurang dilaporkan (underreporting) maupun tidak dilaporkan (nonreporting) yang berada di sektor ekonomi formal. Di India, penulis mengestimasi potensi ekonomi yang hilang sebanyak 15% dari sektor informal.

Baca Juga: WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Selain permasalahan basis pajak dan tingkat kepatuhan, buku ini juga memuat isu-isu yang berkaitan dengan transfer pricing. Melalui sebuah analisis komparasi, penulis memaparkan implementasi di negara-negara lain terkait dengan acuan dalam menyusun dokumen transfer pricing.

Di bagian akhir, penulis mengusulkan suatu bentuk dokumen yang dapat membantu wajib pajak maupun otoritas pajak dalam memitigasi proses litigasi terkait dengan transfer pricing.

Dijelaskan pula mengenai metode-metode transfer pricing yang diadopsi di India atau negara-negara lain beserta aturan-aturan baru yang berlaku. Dalam praktiknya, resolusi sengketa pajak yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kemudahan usaha di berbagai yurisdiksi. Hal tersebut dapat menarik investasi asing dengan lebih maksimal.

Baca Juga: Siap-Siap Dapat Email dari Kantor Pajak, Isinya Soal Lapor SPT Tahunan

Kenaikan utang pajak (tax debt stock) dari tahun ke tahun memberikan permasalahan baru terhadap otoritas pajak di India. Permasalahan ini juga ditambah dengan persentase dari pajak yang telah dipungut terhadap utang pajak yang menunjukkan tren penurunan pada periode 2009 hingga 2014.

Buku ini sangat menarik dan disajikan secara sistematis. Pada tiap bagian, penulis mengawali analisis dengan penjabaran permasalahan administrasi pajak di India serta komparasi dengan negara-negara lain. Ada pula poin-poin kesimpulan atau rekomendasi di setiap akhir bagian.

Buku ini layak untuk dijadikan referensi yang mendasar, mengingat permasalahan-permasalahan administrasi pajak yang dibahas tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library!

Baca Juga: 1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, buku pajak, administrasi pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan sukarela, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB