Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

A+
A-
4
A+
A-
4
Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

PADA dasarnya, penyitaan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang bertujuan memperoleh bukti-bukti terkait dengan tindak pidana. Proses penyitaan tidak hanya dilakukan dalam hukum pidana umum, tetapi juga berlangsung dalam penyelesaian sengketa pidana pajak.

Dalam hukum pidana umum, penyitaan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sementara itu, kewenangan penyitaan dalam sengketa pajak diatur pada Pasal 44 ayat (2) angka 5 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP).

Baca Juga: Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sesuai dengan Pasal tersebut, wewenang penyidik pajak ialah melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

Adapun definisi penyitaan di bidang perpajakan dapat ditemukan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampirannya.

Berdasarkan pada lampiran SE-06/2014, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya bahan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Baca Juga: Kemplang Pajak Sampai Ratusan Juta, Tanah Milik Direktur Ini Disita

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran SE-6/2014, sebelum menyita bahan bukti dan benda lain, penyidik pajak harus mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi, jika dalam keadaan mendesak, penyitaan tetap dapat dilakukan tanpa mengajukan surat izin penyitaan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, jika penyidik pajak harus melakukan penyitaan di luar wilayah hukumnya, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meminta surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kedua, dengan surat izin penyitaan itu penyidik melapor kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat penyitaan akan dilaksanakan. Ketiga, dalam pelaksanaan penyitaan, penyidik didampingi oleh penyidik dari wilayah hukum tempat daerah penyitaan itu dilakukan.

Baca Juga: Utang Pajak Tak Dilunasi Sampai Jatuh Tempo, Satu Unit Genset Disita

Pihak yang berwenang melakukan penyitaan dalam sengketa pidana pajak ialah penyidik pajak yang nama dan identitasnya tercantum dalam surat perintah penyitaan. Penyidik pajak harus dapat menentukan benda-benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga layak untuk disita.

Benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang telah dan/atau sedang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau benda lainnya.

Selain itu, penyidik pajak juga dapat melakukan penyitaan atas surat lain yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diperiksa. Hal tersebut dilakukan sepanjang surat lain yang dimaksud dicurigai kuat berkaitan dengan sengketa pidana perpajakan.

Baca Juga: Penunggak Pajak 'Menghilang', KPP Telusuri dan Sita Aset yang Tersisa

Dalam melakukan penyitaan, penyidik pajak harus menghubungi kepala desa/kelurahan atau ketua lingkungan setempat untuk diminta menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan. Sebelum dilakukan penyitaan, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyitaan kepada wajib pajak atau wakil atau orang yang menguasai barang yang disita.

Selain itu, penyidik pajak juga terlebih dahulu harus memberi penjelasan kepada wajib pajak atau wakil atau orang yang menguasai benda yang akan disita mengenai alasan dilakukannya penyitaan.

Adapun benda yang disita harus diperlihatkan kepada wajib pajak atau wakil atau orang yang menguasai benda dengan disaksikan dua orang saksi. Setelah dilaksanakan penyitaan, penyidik segera membuat berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan secara terperinci atas barang yang disita. (kaw)

Baca Juga: Utang Pajak Ratusan Juta Belum Lunas, Rekening Bank dan Mobil Disita

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, penyitaan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 23 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tunggakan Rp300 Juta Tak Dibayar, Truk Milik WP Disita Kantor Pajak

Selasa, 23 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA TERNATE

Utang Rp2,8 M Belum Dilunasi, 12 Bidang Tanah WP Disita Kantor Pajak

Senin, 22 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Surat Paksa Tak Digubris, Kantor Pajak Sita Tanah-Bangunan Rp350 Juta

Senin, 22 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU

Dikhawatirkan Lari ke Luar Negeri, WP Pengusaha Alat Berat Ditangkap

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS