KEBIJAKAN PAJAK

Pengusaha di IKN Bisa Manfaatkan Insentif Pajak di Luar PP 12/2023

Muhamad Wildan | Minggu, 31 Desember 2023 | 09:00 WIB
Pengusaha di IKN Bisa Manfaatkan Insentif Pajak di Luar PP 12/2023

Ilustrasi. Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

JAKARTA, DDTCNews - Insentif pajak yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023 juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kebijakan tersebut dimungkinkan guna mengantisipasi kebutuhan pembangunan IKN pada masa yang akan datang.

"Jadi intinya kita akan sangat fleksibel dan sesuai dengan perkembangan pembangunan IKN," katanya, dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Baca Juga:
Prancis Komitmen Dorong Pembahasan Pajak Kekayaan Global di G-7

Sesuai Pasal 72 PP 12/2023, semua fasilitas pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis di IKN sepanjang tidak ada pengaturan khusus dalam PP 12/2023 tersebut.

Dalam hal pengaturan fasilitas pajak dalam PP 12/2023 memiliki lingkup yang sama dengan fasilitas pajak di luar IKN, tetapi nilai manfaatnya berbeda maka insentif yang berlaku ialah insentif yang lebih menguntungkan.

Tak hanya itu, terdapat ruang bagi Kementerian Keuangan bersama Otorita IKN terus mengevaluasi insentif pajak yang berlaku sesuai dengan kebutuhan otorita dan investor.

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

"Kalau ternyata kebutuhan pembangunan membutuhkan jenis insentif yang berbeda, nanti kita bisa evaluasi dan duduk lagi. Sangat fleksibel," ujar Yon.

Dalam Pasal 71 PP 12/2023, pelaksanaan insentif pajak dalam PP dievaluasi secara berkala setiap 5 tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Adapun evaluasi tersebut dilakukan oleh Otorita IKN.

Evaluasi sewaktu-waktu dapat timbul karena adanya arahan presiden, perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi, atau kegiatan berusaha dalam rangka mempercepat pembangunan di IKN.

Yon mencontohkan fasilitas pajak di IKN saat ini banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur dan bangkitan ekonomi. Dalam hal pada jangka menengah infrastruktur yang dibangun sudah cukup, fokus insentif dapat digeser ke sektor lain. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei