PMK 22/2023

Pengusaha di Aglomerasi Pabrik Tembakau Dilarang Lakukan 3 Hal Ini

Dian Kurniati | Jumat, 24 Maret 2023 | 13:00 WIB
Pengusaha di Aglomerasi Pabrik Tembakau Dilarang Lakukan 3 Hal Ini

Petani memanen tembakau di Cikoneng, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 22/2023 yang mengubah nama kawasan industri hasil tembakau (KIHT) menjadi aglomerasi pabrik hasil tembakau.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan PMK 22/2023 turut mengatur 3 hal yang dilarang dilakukan oleh pengusaha di aglomerasi pabrik. Menurutnya, larangan tersebut termasuk soal kerja sama yang dilakukan pengusaha di dalam aglomerasi pabrik.

"Perlu pengaturan yang lebih terperinci terkait dengan ketentuan dan larangan kerja sama produksi BKC di dalam KIHT," katanya, dikutip pada Jumat (24/3/2023).

Baca Juga:
Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Nirwala mengatakan PMK 22/2023 mengatur pemberian kemudahan produksi barang kena cukai kepada pengusaha di aglomerasi pabrik. Kemudahan tersebut berupa kerja sama yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau.

Kerja sama untuk menghasilkan BKC hasil tembakau tersebut dilakukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau yang berada di dalam 1 tempat aglomerasi pabrik dan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Di sisi lain, pengusaha pabrik hasil tembakau yang menjalankan kegiatan di tempat aglomerasi pabrik dilarang melakukan 3 hal. Pertama, melakukan kerja sama pengemasan BKC berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita cukai.

Baca Juga:
Petani Cengkih Perlu Dapat Manfaat dari DBH CHT, Kemenkeu Ungkap Ini

Kedua, melakukan kerja sama menghasilkan BKC berupa hasil tembakau dengan pengusaha pabrik di luar tempat aglomerasi pabrik berada. Ketiga, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau di luar tempat aglomerasi pabrik di lokasi pengusaha pabrik berada.

Kemudahan kegiatan berusaha berupa kerja sama memang telah termuat dalam ketentuan yang lama, yakni PMK 21/2020 tentang KIHT. Namun, dalam beleid tersebut belum mengatur soal larangan bagi pengusaha di aglomerasi pabrik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Selasa, 11 Juni 2024 | 20:49 WIB KEPABEANAN DAN CUKAI

Ajukan Keberatan Bea Cukai, Wajib Serahkan Jaminan

Selasa, 11 Juni 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Inpres NLE Berakhir Tahun Ini, Kemenkeu Usulkan Perpanjangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%