Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pengajuan Insentif Pajak PMK 82/2021, Aplikasi DJP Online Diperbarui

A+
A-
45
A+
A-
45
Pengajuan Insentif Pajak PMK 82/2021, Aplikasi DJP Online Diperbarui

Tampilan bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.pada menu Info KSWP DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah memperbarui aplikasi pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif dalam PMK 82/2021 pada DJP Online.

Menu Info KSWP DJP Online sudah memuat pemberitahuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) (PMK 82/2021) dan fasilitas pengurang PPh Pasal 25 (PMK 82/2021) serta permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor (PMK 82/2021).

Sesuai dengan Pasal 19A PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021, pemberi kerja dan/atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan pada PMK 9/2021 wajib menyampaikannya kembali.

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Skema yang sama juga berlaku untuk wajib pajak yang telah mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor berdasarkan pada PMK 9/2021. Mereka harus menyampaikan kembali permohonan untuk mendapatkan insentif.

“… harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak … dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam PMK 82/2021, dikutip pada Minggu (18/7/2021) .

Penyampaian kembali permohonan diharuskan agar wajib pajak dapat memanfaatkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak tersebut. Pemerintah juga memberi relaksasi tenggat penyampaian pemberitahuan memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Baca Juga: DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021.

Sekadar mengingatkan kembali, wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif dapat mengajukan permohonan atau pemberitahuan dengan login ke DJP Online. Setelah berhasil login, pilih Layanan. Selanjutnya, masuk pada menu Info KSWP lalu pilih fasilitas pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.

Seperti diketahui, melalui PMK 82/2021, pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19. Ada 6 jenis insentif yang kembali diberikan hingga Desember 2021. ‘Simak, Ini Keterangan Resmi dari DJP Soal Perpanjangan Insentif Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat, Kinerja Penerimaan Pajak China Terdampak

Topik : PMK 82/2021, PMK 9/2021, insentif pajak, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 21, DJP Online

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Mei 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

Selasa, 10 Mei 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Terserap 15 Persen

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN