Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan Pajak Jeblok, Negara Ini Harus Tarik Utang Rp326,6 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan Pajak Jeblok, Negara Ini Harus Tarik Utang Rp326,6 Triliun

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina mengakui harus menarik utang dalam jumlah besar untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda negara tersebut.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III menyebut pembiayaan utang khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 mencapai P1,15 triliun atau Rp326,6 triliun. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan dari utang karena penerimaan pajak ikut merosot akibat pandemi.

"Hilangnya penerimaan pajak akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi telah meningkatkan pembiayaan utang kami untuk merespons pandemi Covid-19," katanya, dikutip Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Dominguez mengatakan Filipina menjadi salah satu negara yang mengalami krisis akibat pandemi, terutama ketika varian Delta mewabah. Menurutnya, meningkatnya utang juga menandakan pemerintah responsif dalam menangani Covid-19.

Jika memperhitungkan bunga utang yang juga harus dibayarkan, pembiayaan untuk Covid-19 di Filipina akan mencapai P1,47 triliun atau Rp417,46 triliun. Bunga utang senilai P320,85 miliar atau Rp91,1 triliun akan jatuh tempo pada 2024-2060.

Dominguez menjelaskan utang yang tinggi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Kemenkeu. Dia pun merancang rencana konsolidasi fiskal yang akan diajukan untuk mempersempit defisit anggaran.

Baca Juga: Transaksi Elektronik Dipajaki, Eks Menkeu Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Dominguez berharap perekonomian dapat segera pulih sehingga setoran pajak kembali meningkat. Apalagi, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) dan UU Transfer Strategis Lembaga Keuangan (Financial Institutions Strategic Transfer/FIST).

Sepanjang 2021-2024, pemerintah mengestimasikan penerimaan pajak yang hilang akibat penerapan kedua undang-undang tersebut rata rata-rata mencapai P1 triliun atau Rp283,9 triliun setiap tahun.

Misalnya, UU CREATE akan memotong tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%, serta memangkas pajak kepada UMKM menjadi 20%.

Baca Juga: Catat! Interpretasi P3B Harus Pertimbangkan Protokol dan MoU Terkait

"Pemerintah berharap potensi penerimaan pajak yang hilang dari penerapan CREATE akan diinvestasikan kembali di tengah pemulihan ekonomi dari kemerosotan akibat pandemi," ujarnya dilansir business.inquirer.net. (sap)

Topik : pajak internasional, kinerja fiskal, penerimaan pajak, penerimaan negara, Filipina

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:00 WIB
THAILAND

Bebani APBN, Insentif PBB Disetop Tahun Ini

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Target Pajak 2022 Lebih Rendah, Wamenkeu: Agar Realisasinya 105%

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang