Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemkot Hapus Denda PBB Sejak 1994

0
0

Ilustrasi. (foto: kominfo.jatimprov.go.id)

SURABAYA, DDTCNews – Pemerintah Kota Surabaya memberi keringanan kepada wajib pajak melalui pembebasan denda bagi penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Pembebasan ini muncul setelah banyak warga yang merasa keberatan dengan denda PBB.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan pembebasan yang dilakukan mulai 1 April hingga 30 Juni 2019 ini merupakan kebijakan pertama kalinya yang dilakukan di Kota Pahlawan secara umum.

“Kami sudah menyebarkan info melalui media elektronik. Memang, sempat ada yang mengatakan hoax, tapi kami pastikan ini bukanhoax,” tuturnya seperti dikutip pada Kamis (4/4/2019).

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

Menurutnya jumlah tunggakan dan pokok PBB terutang yang tercatat sejak 1994 hingga saat ini sebesar Rp600 miliar. Hal ini terjadi karena banyak warga yang kurang teliti terkait tanggungan PBB saat membeli rumah dan merasa terkejut saat melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Penghapusan denda PBB ini sudah termaktub dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No. 12/2019 yang akhirnya terbit setelah banyaknya keluhan warga atas besarnya nilai denda yang harus segera dilunaskan.

Kendati Pemkot Surabaya menghapus denda tersebut, dia optimistis setoran pajak daerah nantinya tidak akan menurun. Hilangnya potensi pendapatan pajak daerah bisa ditambal oleh setoran dari nilai pokok PBB.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

Sebagai informasi, target PBB tahun ini dipatok sebesar Rp1,1 triliun. Target tersebut bisa direalisasikan dengan inisiatif warga yang segera melunasi tunggakan pokok PBB melalui bank tertentu sehingga realisasi PBB bisa semakin bertambah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” pungkasnya, seperti dilansir Ini Kata.

Pada tahun lalu, penghapusan denda PBB juga sempat dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun, pembebasan itu hanya dikhususkan pada masyarakat yang mendapatkan dispensasi saja, meliputi keluarga tidak mampu, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka

“Kami sudah menyebarkan info melalui media elektronik. Memang, sempat ada yang mengatakan hoax, tapi kami pastikan ini bukanhoax,” tuturnya seperti dikutip pada Kamis (4/4/2019).

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

Menurutnya jumlah tunggakan dan pokok PBB terutang yang tercatat sejak 1994 hingga saat ini sebesar Rp600 miliar. Hal ini terjadi karena banyak warga yang kurang teliti terkait tanggungan PBB saat membeli rumah dan merasa terkejut saat melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Penghapusan denda PBB ini sudah termaktub dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No. 12/2019 yang akhirnya terbit setelah banyaknya keluhan warga atas besarnya nilai denda yang harus segera dilunaskan.

Kendati Pemkot Surabaya menghapus denda tersebut, dia optimistis setoran pajak daerah nantinya tidak akan menurun. Hilangnya potensi pendapatan pajak daerah bisa ditambal oleh setoran dari nilai pokok PBB.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

Sebagai informasi, target PBB tahun ini dipatok sebesar Rp1,1 triliun. Target tersebut bisa direalisasikan dengan inisiatif warga yang segera melunasi tunggakan pokok PBB melalui bank tertentu sehingga realisasi PBB bisa semakin bertambah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” pungkasnya, seperti dilansir Ini Kata.

Pada tahun lalu, penghapusan denda PBB juga sempat dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun, pembebasan itu hanya dikhususkan pada masyarakat yang mendapatkan dispensasi saja, meliputi keluarga tidak mampu, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

Baca Juga: Pungli, 19 Pegawai BPKD Ditangkap, 1 Tersangka
Topik : Kota Surabaya, pajak daerah, PBB
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS