Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemkot Hapus Denda PBB Sejak 1994

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkot Hapus Denda PBB Sejak 1994

Ilustrasi. (foto: kominfo.jatimprov.go.id)

SURABAYA, DDTCNews – Pemerintah Kota Surabaya memberi keringanan kepada wajib pajak melalui pembebasan denda bagi penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Pembebasan ini muncul setelah banyak warga yang merasa keberatan dengan denda PBB.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan pembebasan yang dilakukan mulai 1 April hingga 30 Juni 2019 ini merupakan kebijakan pertama kalinya yang dilakukan di Kota Pahlawan secara umum.

“Kami sudah menyebarkan info melalui media elektronik. Memang, sempat ada yang mengatakan hoax, tapi kami pastikan ini bukanhoax,” tuturnya seperti dikutip pada Kamis (4/4/2019).

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari

Menurutnya jumlah tunggakan dan pokok PBB terutang yang tercatat sejak 1994 hingga saat ini sebesar Rp600 miliar. Hal ini terjadi karena banyak warga yang kurang teliti terkait tanggungan PBB saat membeli rumah dan merasa terkejut saat melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Penghapusan denda PBB ini sudah termaktub dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No. 12/2019 yang akhirnya terbit setelah banyaknya keluhan warga atas besarnya nilai denda yang harus segera dilunaskan.

Kendati Pemkot Surabaya menghapus denda tersebut, dia optimistis setoran pajak daerah nantinya tidak akan menurun. Hilangnya potensi pendapatan pajak daerah bisa ditambal oleh setoran dari nilai pokok PBB.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon 50% Pajak Hotel dan Restoran

Sebagai informasi, target PBB tahun ini dipatok sebesar Rp1,1 triliun. Target tersebut bisa direalisasikan dengan inisiatif warga yang segera melunasi tunggakan pokok PBB melalui bank tertentu sehingga realisasi PBB bisa semakin bertambah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” pungkasnya, seperti dilansir Ini Kata.

Pada tahun lalu, penghapusan denda PBB juga sempat dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun, pembebasan itu hanya dikhususkan pada masyarakat yang mendapatkan dispensasi saja, meliputi keluarga tidak mampu, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

Baca Juga: Perbarui Kerja Sama dengan PLN, Pajak Penerangan Jalan Dibahas
Topik : Kota Surabaya, pajak daerah, PBB
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 29 Juni 2020 | 11:58 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 29 Juni 2020 | 10:02 WIB
KOTA SURABAYA
Minggu, 28 Juni 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 27 Juni 2020 | 10:01 WIB
KOTA MAKASSAR
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK