Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Pemerintah Usulkan Pajak Baru untuk Penerbangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Usulkan Pajak Baru untuk Penerbangan

Ilustrasi.

AMSTERDAM, DDTCNews – Sembari terus melobi pengenaan pajak penerbangan di tingkat Uni Eropa, Pemerintah Belanda memutuskan langkah unilateral dengan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang memuat pajak penerbangan penumpang dan kargo yang diterapkan mulai 2021.

Sekretaris Negara Bidang Keuangan Belanda Menno Snel menjelaskan tarif pajak penerbangan sebesar EUR7 per penumpang. Penumpang transit dan bayi di bawah 2 tahun dibebaskan. Biaya berdasarkan berat lepas landas maksimum (maximum takeoff weight/MTOW) pesawat muatan penuh diindeks ke tingkat kebisingan.

RUU tersebut juga mengusulkan tarif pajak untuk daya tampung kargo pesawat sebesar EUR3,85 per ton MTOW untuk tingkat kebisingan maksimal dan tarif EUR1,92 per ton MTOW untuk tingkat kebisingan lebih rendah.

Baca Juga: Efek Corona, Penerimaan Pajak yang Hilang Tembus Rp1.311 Triliun

“RUU itu merupakan komitmen koalisi pemerintah untuk memperbaiki rezim pajak, sekaligus mendorong sektor penerbangan lebih berkelanjutan,” demikian pernyataan otoritas, seperti dikutip pada Rabu (15/5).

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan pajak tiket pada 2008 sebesar EUR11,25 untuk penerbangan domestik atau penerbangan dengan jarak yang tidak lebih dari 2.500 kilometer, serta pajak EUR45 untuk penerbangan melebihi jarak tersebut. Sayangnya, pemerintah membatalkannya karena penurunan jumlah penumpang.

Kendati telah gagal pada 2008, pemerintah berasumsi kondisi sudah memungkinkan jika diterapkan saat ini. Pasalnya, permintaan telah melebihi kapasitas infrastruktur bandara, seiring dengan adanya tren beberapa negara anggota Uni Eropa (UE) yang sudah menerapkan pajak penerbangan.

Baca Juga: Penerapan PPN atas Transaksi E-Commerce Ditunda Menjadi 1 Juli 2021

Pemerintah berkomitmen akan meninggalkan pajak penerbangan nasional jika UE menerapkan pajak penerbangan yang berlaku jika pesawat melintasi perbatasan negara. Namun, UE belum berencana untuk menerapkan kebijakan serupa pada pemerintahan saat ini.

Walaupun ada opsi pajak pertambahan nilai (PPN) pada angkutan udara penumpang lintas batas dan penerapan bea cukai bahan bakar, seperti dilansir ainonline.com, Snel mengklaim pajak penerbangan merupakan opsi yang paling realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek hingga menengah.

Baca Juga: Komisi Eropa Bakal Masukkan 12 Negara ke Daftar Hitam Pencucian Uang
Topik : penerbangan, pesawat, Belanda, Uni Eropa
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 25 Februari 2020 | 19:34 WIB
STIMULUS ATASI VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 14:56 WIB
FILIPINA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 10:52 WIB
EKONOMI GLOBAL
Jum'at, 14 Februari 2020 | 10:54 WIB
YUNANI
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK