Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Kota Ini Desak Dewan Sahkan Peraturan Pengampunan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Kota Ini Desak Dewan Sahkan Peraturan Pengampunan Pajak

Ilustrasi. (foto: sunstar.com)

CEBU, DDTCNews – Pemerintah Kota Cebu, Filipina terus mengupayakan pengesahan peraturan program pengampunan pajak (tax amnesty) khusus untuk para wajib pajak badan.

Saat ini, Kantor Bendahara Kota Cebu (Cebu City Treasurer’s Office/CTO) kembali mengirim rancangan peraturan tentang pengampunan pajak kepada Dewan Kota Cebu. Rancangan ini telah lima kali ditolak oleh parlemen.

Bendahara Kota Cebu Jerone Castillo mengatakan rancangan aturan itu memungkinkan wajib pajak badan hanya membayar pokok pajaknya. Pembebasan biaya penalti diyakini dapat membantu meringankan beban pengusaha untuk melanjutkan, bahkan berekspansi di kota tersebut.

Baca Juga: Kongres Didesak Sahkan RUU Soal Reformasi Pajak dan Investasi Asing

“Semakin lama peraturan ini tidak disahkan akan semakin banyak pula bisnis, terutama UKM yang meninggalkan kota. Inilah yang akan terjadi ketika sebuah bisnis tidak dapat lagi membayar pajak mereka, karena denda sudah lebih besar dari pajak pokok mereka,” kata Castillo.

Dia berpendapat jika tidak ada kebijakan pembebasan penalti, para pengusaha akan berpindah ke Mandaue atau Talisay. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki tarif pajak atau penalti yang lebih rendah dibandingkan dengan Cebu.

Castillo menegaskan CTO tidak akan membebaskan wajib pajak badan dari semua penalti. Pasalnya, wajib pajak dengan pelanggaran tertentu tetap akan diwajibkan membayar penalti 20% berdasarkan pajak pokok mereka.

Baca Juga: Senat Minta Kenaikan Tarif Pajak Sekolah Swasta Dibatalkan

“Ini adalah bantuan besar bagi UKM kami," tambahnya.

Castillo berkata Pemerintah Kota juga memahami niat Dewan Kota yang ingin melindungi konstituennya. Namun, Bendahara Kota juga memiliki tugas untuk mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan kota.

Bisnis tidak akan mau membayar pajak mereka di kota ini lagi, karena mereka tidak mampu membayar utang besar. Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuat lebih sulit bagi pemerintah untuk mengumpulkan pajak.

Baca Juga: Tetap Berlanjut, Tarif Pajak Sekolah Swasta Naik

“Pada akhirnya, kami mungkin tidak mengumpulkan apa-apa karena tidak ada lagi bisnis untuk dikumpulkan,” kata Castillo, seperti dikutip dari Cebu Daily News. (kaw)

Topik : pengampunan pajak, tax amnesty, Kota Cebu, Filipina
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 April 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA
Jum'at, 16 April 2021 | 16:30 WIB
FILIPINA
Senin, 12 April 2021 | 15:49 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT