Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Diminta Segera Terapkan Pajak Digital, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Diminta Segera Terapkan Pajak Digital, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

BEIJING, DDTCNews – Mantan Wakil Menteri Keuangan China Zhu Guangyao menyarankan pemerintah untuk segera memajaki aktivitas ekonomi digital melalui e-commerce yang kian berkembang di China.

Pasalnya, per 2019, pendapatan yang dinikmati oleh sektor ekonomi digital mencapai CNY35,8 triliun atau sekitar Rp77.000 triliun. Total pendapatan tersebut setara dengan 36% produk domestik bruto (PDB) China.

"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai kajian atas pemajakan ekonomi digital, baik secara domestik maupun internasional. Pengenaan pajak perlu difokuskan pada platform digital yang memiliki database dan jumlah pengguna yang besar," ujar Zhu, dikutip pada Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: DJP Jamin Meterai Elektronik Tak Bakal Ganggu Iklim Ekonomi Digital

Pada ketentuan pajak yang berlaku saat ini, pajak baru bisa dipungut berdasarkan kehadiran fisik di tempat suatu korporasi terdaftar dan menjalankan aktivitas bisnisnya.

Akibat perkembangan ekonomi digital yang memungkinkan korporasi untuk beroperasi tanpa terikat dengan kehadiran fisik, sambungnya, sangat mudah bagi korporasi untuk menghindari beban pajak yang seharusnya terutang.

Bila beban pajak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi digital jauh lebih rendah daripada beban yang ditanggung oleh pelaku usaha konvensional, prinsip netralitas pajak bisa tergerus.

Baca Juga: Google Cs Gugat Keputusan Pengesahan Pajak Jasa Iklan Digital

Profesor Central University of Finance and Economic Wang Yongjun mengatakan masalah base erosion and profit shifting (BEPS) terjadi tidak hanya antarnegara, tetapi juga antarwilayah dalam negara yang sama.

“Di China, pajak atas operasi digital sebagian besar dibayarkan di wilayah yang sudah maju, sedangkan wilayah yang masih tertinggal cenderung kesulitan untuk memungut pajak dari sektor tersebut," ujar seperti dilansir nikkei.com.

Meski demikian, Wang juga mengatakan pengenaan pajak khusus atas aktivitas ekonomi digital tidak sesederhana menetapkan basis dan tarif pajak yang akan dikenakan. Menurutnya, perlu ada penyeimbangan antarkepentingan pelaku ekonomi dari berbagai sektor. Dampak pajak digital atas perekonomian, masyarakat, dan sistem fiskal juga perlu dipertimbangkan. (kaw)

Baca Juga: Menjawab Tantangan PPN pada Era Ekonomi Digital

Topik : pajak digital, ekonomi digital, China
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:00 WIB
PMK 15/2021